Anggota Diduga Teroris, Ketua MUI: Jadi Sarana Introspeksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Miftachul Akhyar angkat suara terkait diamankannya anggota Komisi Fatwa MUI Zain An-Najah oleh Densus 88 Antiteror karena diduga seorang teroris.

Miftachul mengatakan, peristiwa penangkapan tersebut menjadi momentum instrospeksi bagi MUI.

"Tapi peristiwa ini bisa menjadi sarana introspeksi atau dikenal muhasabah, kita lebih berhati-hati, lebih teliti, dan sebagainya untuk menjaga marwah daripada majelis para ulama," ujar Miftachul, dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Senin (21/11/2021).

Baca juga: Ahmad Zain An-Najah Ditangkap Densus 88, MUI Bakal Perketat Rekrutmen Anggota

Miftachul juga mengatakan bahwa peristiwa penangkapan tersebut tak menimbulkan gejolak di tubuh MUI.

"Secara umum di internal MUI tidak ada kegoncangan dan sudah berjalan normal," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Miftachul menyatakan bahwa MUI merupakan cerminan dari para ulama.

Cerminan tersebut yang seharusnya ikut bersama-sama membangun Indonesia menjadi negara yang penuh anugerah, tentram, tenang, dan sejahtera.

"Sehingga semua apa yang menjadi kebijakan berjalan dengan lancar dan baik, bisa dirasakan oleh seluruh umat di indonesia," kata dia.

Ia juga mengatakan, kerja sama antara MUI dan pemerintah hingga kini terus berjalan lancar.

Hal itu dapat terlihat dari perhatian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terhadap permasalahan yang dialami MUI.

"Perhatian besar dari pemerintah untuk bertabayun lah katakan, mengklarifikasi viralnya berita-berita dan kasus kemarin yang saya rasa semuanya sudah tahu," ungkap Miftachul.

Baca juga: Ahmad Zain An-Najah Ditangkap Densus 88, Wamenag: Tak Ada Kaitan dengan MUI

Pihak polisi menyebut Zain An-Najah merupakan anggota Dewan Syura Jamaah Islamiyah (JI) serta Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman bin Auf (BM ABA).

Bersama dengannya, Densus 88 juga menangkap Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) Farid Okbah dan pendiri lembaga bantuan hukum (LBH) Perisai Nusantara Esa, Anung Al Hamad.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono menjelaskan proses penangkapan ketiganya merupakan hasil profiling dan pemantauan sejak tahun 2019.