Ketua Komisi II DPR Buka Peluang Masa Kampanye Pilkada 2024 Dipersingkat

Kompas.com - 06/10/2021, 17:09 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung (tengah) KOMPAS.COM/ACHMAD FAIZALWakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung (tengah)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya membuka peluang untuk mengusulkan agar masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilada) 2024 dipersingkat menjadi hanya 45 hari.

Doli menuturkan, jika masa kampanye Pilkada 2024 dapat dipangkas, maka terdapat lebih banyak waktu di antara hari pencoblosan Pemilu 2024 yang direncanakan pada 15 Mei 2024 dan hari pencoblosan Pilkada 2024 pada 27 November 2024.

"Kemarin kami sudah tetapkan itu sebetulnya 60 hari, tapi kalau masih kita bisa pangkas menjadi jadi 45 hari maka masih ada space waktu 15 hari lagi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10/2021).

Politikus Partai Golkar itu menilai, pemangkasan masa kampanye Pilkada 2024 tidak akan bermasalah bila berkaca pada pengalaman memangkas masa kampanye Pilkada 2020 lalu.

"Kita sudah punya pengalaman, (Pilkada) 2017-2018 itu masa kampanye pilkada 90 hari, tapi kemarin dengan masa kita menghadapi pandemi, Pilkada 2020 itu kita bisa pangkas jadi 70 hari dan itu enggak ada masalah," kata dia.

Baca juga: Komisi II Akan Bertemu MA dan MK, Bahas Standar Penyelesaian Sengketa Pemilu

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di samping itu, Doli menyebutkan, Komisi II DPR ingin agar penyelesaian sengketa pemilu dapat berlangsung lebih cepat untuk menambah waktu di antara hari Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.

Oleh sebab itu, Komisi II DPR berencana bertemu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk membahas standar dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum.

"Karena selama ini menurut pengalaman, termasuk Pilkada kemarin, karena memang standarnya berubah-ubah, kemudian berkonsekuensi dengan lamanya waktu penyelesaian sengketa," kata Doli.

Ia yakin, waktu penyelesaian sengketa Pemilu dapat dipersingkat sebab pada Pemilu 2019 lalu sengketa dapat selesai dalam waktu 28 hari, sedangkan ketentuan mengatur bahwa waktu yang disediakan selama 85 hari.

"Menurut pengalaman kemarin disampaikan Bawaslu tahun 2019 sengketa pileg itu bisa diselesaikan MK cuma 28 hari. Jadi kalau misalnya kita bisa pangkas dari 85 ke 28 hari, itu kita sudah punya saving 57 hari," ujar Doli.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.