Ingatkan Kemenlu soal Implementasi Anggaran, Pimpinan Komisi I: Sering Kita Hanya Ciptakan Kata-kata, tetapi Tak Dijalankan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengingatkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mengoptimalkan implementasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022.

Sebab, menurut dia, implementasi anggaran penting karena publik akan menilai kerja dari pemerintah selaku penyusun anggaran dan DPR selaku yang menetapkan.

"Mudah-mudahan ini tidak preketek-preketek, tapi dijalankan. Karena sering kali ketika kita menyusun anggaran, lebih kita menciptakan pabrik kata-kata, tetapi tidak ada yang dijalankan," kata Utut saat membuka rapat kerja Komisi I DPR dengan Wakil Menteri Luar Negeri, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Di Acara Kemenlu, Greysia Polii Bicara Kesiapan Menghadapi Uber Cup

Politisi PDI-P itu menegaskan, anggaran yang disusun merupakan kumpulan uang rakyat dan pada umumnya diperoleh dari pajak.

Untuk itu, ia mengingatkan agar Kemenlu tak main-main dalam menjalankan berbagai program dengan menggunakan anggaran yang telah disusun di DPR.

Utut membacakan sejumlah program dari Kemenlu di tahun 2022 yang dirangkum berdasarkan kesimpulan rapat kerja pada 3 Juni dan 2 September 2021.

"Rapat 3 Juni, penguatan diplomasi dan kerja sama internasional, penguatan kelembagaan dan pembangunan pusat data terintegrasi, diplomasi vaksin, peningkatan kerja sama dan koordinasi," kata dia. 

Kemudian, rapat 2 September 2021 menghasilkan kesimpulan raker yakni memperhatikan kesejahteraan para staf pada perwakilan-perwakilan RI di luar negeri, mengakselerasi diplomasi ekonomi di tingkat global, diplomasi vaksin, dan status direktorat perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia diusulkan dinaikkan menjadi level direktorat jenderal.

Baca juga: Soal Evakuasi WNI dari Afghanistan, Jubir Kemenlu: Tidak Sederhana

Lebih lanjut, Utut juga mengingatkan tugas Komisi di DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 98 Ayat (2) huruf c tentang anggaran.

"Tugas komisi adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi. Jadi, hak budgeting ada di kami, bapak-bapak (kementerian/lembaga) menyusun dan membahas bersama kami. Kami membahas dan menetapkan," papar dia. 

Utut mengaku perlu mengungkapkan hal tersebut berulang kali kepada rekan-rekannya di Komisi I dan mitra kerja, salah satunya Kemenlu saat memulai rapat di DPR.

Menurut dia, imbauan ini penting diketahui agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti dugaan korupsi baik di Komisi I maupun kementerian/lembaga mitra kerja Komisi.

Baca juga: Rapat dengan Komisi I, Sestama Bakamla Paparkan 4 Poin Roadmap Penguatan Kelembagaan

Ia enggan Komisi I DPR dan Kementerian/Lembaga mitra kerja tersandung kasus korupsi lalu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran anggaran negara yang diselewengkan.

"Saya selalu menekankan mekanisme ini sangat penting, karena dari mekanisme ini bapak-bapak insya Allah tidak dikejar-kejar kawan kita yang karena tugasnya memang sering menangkap orang, yang di Jalan Kuningan itu, HR Rasuna Said. Ini kenapa saya selalu begini," kata dia.