Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Minta Pemerintah Buka Ruang Partisipasi bagi Setiap Elemen untuk Kegiatan Ekonomi-Politik

Kompas.com - 19/08/2021, 13:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan, pemerintah mesti membuka ruang partisipasi bagi setiap elemen bangsa untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan politik.

"Pemerintah, negara, kita semua harus benar-benar terlibat secara bersama-sama, mendorong partisipasi untuk bisa menggerakan ekonomi, menggerakan politik, menggerakkan kegiatan- kegiatan secara melibatkan semua pihak," kata Muhaimin dalam acara "Pidato Kebangsaan Ketua Umum PKB" yang ditayangkan akun YouTube CSIS, Kamis (19/8/2021).

Dari sektor ekonomi, Muhaimin meminta pemerintah untuk menyiapkan sistem ekonomi yang inklusif, terbuka, dan memberi ruang gerak bagi semua pihak.

"Kekuatan ekonomi kecil menengah tumbuh dan bergerak diberi ruang yang luas," kata pria yang akrab dikenal dengan nama Cak Imin itu.

Baca juga: Cak Imin Nilai Indonesia Masih Ketergantungan Teknologi dan Ilmu Pengatahuan dari Luar Negeri

Cak Imin melanjutkan, di sektor sosial dan politik, partisipasi publik juga tidak bisa dielakkan.

Ia mencontohkan, kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi selama satu tahun pertama ia nilai masih menggunakan sistem top-down tanpa melibatkan seluruh pihak.

"Memang ingin berbuat yang terbaik sehingga melaksanakan seluruh daya upaya dan tidak melibatkan semua pihak dalam mengatasi krisis pandemi ini," ujar Cak Imin.

Namun, kata Cak Imin, hal itu justru menyebabkan kelambatan dalam penanganan pandemi serta menjadi kontraproduktif karena kebijakan yang diambil menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Misalnya, kebijakan menutup tempat ibadah yang ditolak banyak masyarakat serta adanya kontroversi soal halal atau haramnya vaksin.

Baca juga: Jazilul Klaim Baliho Cak Imin Bukan dari PKB, tapi Simpatisan

Cak Imin menyebutkan, situasi tersebut kini membaik setelah pemerintah mulai melibatkan banyak pihak dalam penanganan pandemi.

"Vaksinasi sekarang semakin bisa cepat setelah banyak kalangan yang terlibat dengan baik," kata Wakil Ketua DPR itu.

Cak Imin mengatakan, dibukanya ruang partisipasi bagi masyarakat itu akan menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya.

"Tidak hanya lima tahunan, tetapi demokrasi yang partisipatoris dalam setiap kebijakan dan tindakan," ujar Cak Imim.

"Karena kalau tidak, saya bisa membayangkan, satu keadaan pemerintahan atau negara akan sendirian tidak bisa menjalankan kolaborasi dengan kekuatan-kekuatan yang lain," kata dia.

Baca juga: Cak Imin: Vaksinasi Pasti Gagal Kalau Pemerintah One Man Show, Keterlibatan Masyarakat Mutlak Dibutuhkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com