JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan, pemerintah mesti membuka ruang partisipasi bagi setiap elemen bangsa untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan politik.
"Pemerintah, negara, kita semua harus benar-benar terlibat secara bersama-sama, mendorong partisipasi untuk bisa menggerakan ekonomi, menggerakan politik, menggerakkan kegiatan- kegiatan secara melibatkan semua pihak," kata Muhaimin dalam acara "Pidato Kebangsaan Ketua Umum PKB" yang ditayangkan akun YouTube CSIS, Kamis (19/8/2021).
Dari sektor ekonomi, Muhaimin meminta pemerintah untuk menyiapkan sistem ekonomi yang inklusif, terbuka, dan memberi ruang gerak bagi semua pihak.
"Kekuatan ekonomi kecil menengah tumbuh dan bergerak diberi ruang yang luas," kata pria yang akrab dikenal dengan nama Cak Imin itu.
Baca juga: Cak Imin Nilai Indonesia Masih Ketergantungan Teknologi dan Ilmu Pengatahuan dari Luar Negeri
Cak Imin melanjutkan, di sektor sosial dan politik, partisipasi publik juga tidak bisa dielakkan.
Ia mencontohkan, kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi selama satu tahun pertama ia nilai masih menggunakan sistem top-down tanpa melibatkan seluruh pihak.
"Memang ingin berbuat yang terbaik sehingga melaksanakan seluruh daya upaya dan tidak melibatkan semua pihak dalam mengatasi krisis pandemi ini," ujar Cak Imin.
Namun, kata Cak Imin, hal itu justru menyebabkan kelambatan dalam penanganan pandemi serta menjadi kontraproduktif karena kebijakan yang diambil menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Misalnya, kebijakan menutup tempat ibadah yang ditolak banyak masyarakat serta adanya kontroversi soal halal atau haramnya vaksin.
Baca juga: Jazilul Klaim Baliho Cak Imin Bukan dari PKB, tapi Simpatisan
Cak Imin menyebutkan, situasi tersebut kini membaik setelah pemerintah mulai melibatkan banyak pihak dalam penanganan pandemi.
"Vaksinasi sekarang semakin bisa cepat setelah banyak kalangan yang terlibat dengan baik," kata Wakil Ketua DPR itu.
Cak Imin mengatakan, dibukanya ruang partisipasi bagi masyarakat itu akan menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya.
"Tidak hanya lima tahunan, tetapi demokrasi yang partisipatoris dalam setiap kebijakan dan tindakan," ujar Cak Imim.
"Karena kalau tidak, saya bisa membayangkan, satu keadaan pemerintahan atau negara akan sendirian tidak bisa menjalankan kolaborasi dengan kekuatan-kekuatan yang lain," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.