Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Dorong Pembelajaran Tatap Muka di Zona Aman Covid-19

Kompas.com - 10/07/2021, 11:10 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mendorong pemerintah daerah di zona aman Covid-19 tetap memprioritaskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Muhadjir menegaskan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring hanya wajib dilakukan jika sekolah berada di wilayah yang memiliki tingkat penyebaraan Covid-19 yang tinggi.

"Jangan ikut-ikutan kemudian semuanya berjalan daring. (Sekolah) daring itu yang terpaksa dalam suasana Covid-19 yang sangat mengancam anak-anak sekolah,"kata Muhajir dalam keterangannya usai meninjau pelaksanaan PTM di Pondok Pesantren Tri Bhakti Al-Falah Yukum Jaya dan SMP Muhammadiyah Boarding School Poncowati, Lampung, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Kemendikbud Ristek: 68.684 Sekolah Gelar PTM Terbatas di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Muhadjir, PTM terbatas harus tetap menjadi opsi utama yang harus dipilih pemerintah daerah daripada pembelajaran daring.

Namun, ia menekankan, PTM terbatas harus dilaksanakan di daerah yang masuk katagori zona aman Covid-19, serta tetap dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah khususnya Satgas Covid-19.

“Tapi kalau betul-betul bisa dipastikan aman sebaiknya tetap tatap muka," imbuh Muhadjir.

Mantan Mendikbud itu mengatakan, pembelajaran tatap muka merupakan hal penting dan dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

Dia menambahkan, pelaksanaan PTM di zona yang sudah aman Covid-19 dapat digunakan untuk mengejar ketertinggalan siswa di aspek pendidikan.

“Kalau daerah bisa memanfaatkan, ini peluang untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan," kata dia.

Karena itu, Muhadjir meminta pemerintah daerah untuk dapat memperhatikan kondisi zona Covid-19 di wilayahnya.

Pemerintah daerah diminta menentukan wilayahnya secara bijak dari tingkat kelurahan dan kecamatan yang aman untuk menjalankan PTM.

"Saya minta pemerintah daerah jangan hanya cari aman, yang penting enak, enak daring gak usah ngurus sekolah. Itu gak bagus. Jadi kalau sekolah bisa menyelenggarakan pendidikan tatap muka secara aman itu sebaiknya ya pilih tatap muka," ucap dia.

Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Tri Bhakti Al-Falah Yukum Jaya dan SMP Muhammadiyah Boarding School Poncowati, Muhadjir memastikan pelaksanakan PTM di sana sudah berjalan sangat baik dan menerapkan protokol kesehatan.

Muhadjir mengapresiasi keputusan Bupati Lampung Tengah yang mengizinkan pelaksanaan PTM di kedua sekolah tersebut.

"Saya lihat di sini sudah sangat memenuhi prokes. Kalau ini berlangsung setiap hari seperti ini saya kira sudah sangat baik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com