Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi X DPR Rekomendasikan Sementara Tak Ada PTM di Pulau Jawa

Kompas.com - 24/06/2021, 17:26 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda merekomendasikan sementara Pulau Jawa tidak menerapkan sistem pembelajaran tatap muka (PTM).

Sebab, kata dia, saat ini Pulau Jawa dan hampir seluruh daerah di Indonesia termasuk dalam zona merah Covid-19.

"Rekomendasi kami zona Jawa sementara jangan ada PTM kita lihat perkembangan sementara," kata Syaiful Huda dalam diskusi daring, Kamis (24/6/2021).

Baca juga: Menteri PPPA: Pembelajaran Tatap Muka Harus Dipertimbangkan Kembali

Syaiful mengatakan, usul agar tidak dilaksanakannya PTM juga dilontarkan oleh KPAI, stakeholder pendidikan, hingga Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia.

Kendati merekomendasikan sementara tidak ada PTM di Pulau Jawa, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mempertanyakan rencana PTM yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Saya tantang Kemendikbud PTM semaksimalnya, tapi tidak related dengan proses vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan," ujar dia.

"Vaksinasi guru dan tenaga kependidikan baru 1,5 juta tepatnya malah 1,2 (juta) yang sudah divaksin dua kali. Yang baru terkasih sekali mungkin 1,7 (juta). Ini meleset padahal prasyarat sekolah tatap muka wajib guru dan tenaga kependidikan harus divaksin," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengizinkan seluruh sekolah di Indonesia untuk menggelar PTM terbatas pada Juli 2021.

Hanya saja, pelaksanaan PTM terbatas harus mengikuti pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di daerah masing-masing.

Baca juga: Rencana Sekolah Tatap Muka, Gubernur Banten: Kondisi Covid-19 Begini, Stop

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud Ristek Jumeri kepada Kompas.com, Kamis (17/6/2021).

"Dengan mengikuti mekanisme PPKM mikro," kata Jumeri.

PTM terbatas di suatu daerah, kata Jumeri, harus ditiadakan apabila daerah tersebut memiliki tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi atau zona merah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com