Kemenkes Tegaskan Insentif bagi 97.000 Tenaga Kesehatan Tetap Dibayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan, insentif bagi 97.000 tenaga kesehatan dari 914 fasilitas kesehatan tetap dibayarkan.

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Trisa Wahjuni Putri mengatakan, insentif bagi tenaga kesehatan adalah hak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.

"Karena itu tidak ada penghentian pembayaran insentif baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Trisa, dikutip dari laman Kemenkes RI, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Mendagri Diminta Tegur Keras Kepala Daerah yang Tak Anggarkan Insentif Nakes

Trisa menjelaskan, Kemenkes mengupayakan percepatan pembayaran insentif melalui dua mekanisme, yaitu insentif bagi tenaga kesehatan di RSUP, BUMN, RS Swasta, TNI/POLRI dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Sementara, untuk insentif tenaga kesehatan di RSUD dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, anggaran insentif tenaga kesehatan tahun 2020 bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Untuk keberlanjutan pemberian insentif tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021, alokasi anggaran insentif bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah segera menyetujui usulan pembayaran insentif dan merealisasikan anggaran yang ada untuk dibayarkan.

''Pemerintah daerah harus berpedoman pada surat izin prinsip Menteri Keuangan nomor 113 tahun 2021 tentang besaran nominal insentif tenaga kesehatan,'' ujarnya.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan

Lebih lanjut, Trisa mengatakan, semakin cepat fasilitas kesehatan mengusulkan pembayaran insentif akan semakin baik, sehingga pemerintah dapat segera memproses pembayarannya.

Ia mengatakan, pengajuan pembayaran tersebut dilakukan setiap fasilitas kesehatan melalui aplikasi.

Setelah itu, berkas pengajuan harus diverifikasi internal sebelum usulan disetujui oleh pihak yang ada di Kementerian Kesehatan.

"Pembayaran insentif tenaga kesehatan tahun 2021 merupakan anggaran yang efektif. Tidak perlu di-review oleh BPKP sehingga dapat mempercepat proses pembayaran," pungkasnya.

Adapun secara rinci 97.000 lebih tenaga kesehatan itu tersebar di RS TNI/Polri (10.505 tenaga kesehatan), RS Vertikal Kemenkes (8.658 tenaga kesehatan), RS BUMN (2.290 tenaga kesehatan).

Faskes di kementerian/lembaga lain sebanyak 1.951 tenaga kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan 2.682 tenaga kesehatan, RS lapangan 1.201 tenaga kesehatan, Balai 442 tenaga kesehatan, Laboratorium 165 tenaga kesehatan, dan RS swasta/lainnya 69.924 tenaga kesehatan.