Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat realisasi penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan daerah (Inakesda).

Hal itu, kata dia, dilakukan dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo terkait adanya informasi masih adanya tenaga kesehatan yang belum menerima insentif, baik yang penuh, sebagian ataupun seluruhnya.

"Arahan dari bapak Presiden dalam ratas (rapat terbatas) kemarin, untuk segera merealisasikan insentif bagi tenaga kesehatan," kata Tito dilansir dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

Tito mengatakan, berdasarkan data Kementerian Keuangan, per 28 Juni 2021, agregat realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 masih berada pada angka 7,81 persen.

Apabila dilihat dari dari total anggaran Rp 8,05 triliun baru teralisasi Rp 629, 51 miliar, angka itu didapat dari rincian di tingkat provinsi tercatat pengalokasian anggaran bagi Inakesda sebesar Rp 1,43 triliun, namun baru teralisasi Rp 117,8 miliar atau hanya 8,2 persen.

Adapun 10 provinsi dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Sementara 10 provinsi dengan realisasi terendah adalah Provinsi Riau, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Banten.

Kemudian anggaran bagi Inakesda di kabupaten/kota sebesar Rp 6,59 triliun dan baru terealisasi 7,6 persen atau Rp 504,3 miliar.

Adapun 10 daerah Kabupaten dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Kabupaten Bantul, Parigi Moutong, Cianjur, Bogor, Seruyan, Lombok Tengah, Tuban, Kepulauan Meranti, Karawang dan Kotawaringin Barat.

Serta 10 daerah kabupaten dengan realisasi Inakesda terendah adalah Sukabumi, Banjarnegara, Banyumas, Kendal, Klaten, Jember, Lumajang, Maluku Tengah, Dogiyai dan Serang.

Sedangkan 10 kota dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Kota Bandung, Tangerang, Semarang, Bekasi, Mataram, Tangerang Selatan, Tomohon, Tegal, Bitung dan Bengkulu.

Selanjutnya 10 kota dengan realisasi Inakesda terendah adalah Banda Aceh, Bukittinggi, Padang, Payakumbuh, Dumai, Pekanbaru, Cirebon, Magelang, Pekalongan dan Surakarta.

Baca juga: Baru 2 Persen Anggaran Insentif Nakes Sulsel yang Cair, Ini Alasan Plt Gubernur

Tito menegaskan, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera melakukan pencarian insentif bagi tenaga kesehatan. Tito juga menekankan simplifikasi prosedur pencairan juga harus dilakukan dengan tidak mengurangi aspek akuntabilitas.

"Kementerian Dalam Negeri akan melakukan monitoring, analisis dan evaluasi secara berkala (mingguan) untuk memantau perkembangan realisasi insentif bagi tenaga kesehatan di daerah," ujar dia.