Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekor Kasus Baru Covid-19, Anggota DPR: Bukti PPKM Mikro Gagal

Kompas.com - 28/06/2021, 11:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menilai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro gagal dalam menekan lonjakan kasus Covid-19.

Hal itu ia sampaikan berdasarkan data peningkatan kasus yang mencatat angka tertinggi pekan lalu.

Pada Kamis (24/6/2021), penambahan kasus positif tercatat 20.574 orang. Kemudian 21.095 kasus baru Covid-19 tercatat pada Sabtu (26/2/2021).

Sehari setelahnya, penambahan kasus Covid-19 mencapai 21.342 orang.

"Ini bukti PPKM Mikro gagal menekan lonjakan Covid-19. Pemerintah harus tanggung jawab," kata Kurniasih, dalam keterangan tertulis, Senin (28/6/2021).

Baca juga: Jaga Kewarasan di Tengah Pandemi, Saatnya Pemerintah Tarik Rem Darurat

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menyayangkan sikap pemerintah pusat yang masih percaya diri dengan PPKM Mikro akan menekan laju penularan Covid-19.

"PPKM Mikro nyatanya masih belum melandaikan angka kasus Covid, apalagi menurunkan grafiknya," tutur dia.

Menurut Kurniasih, pemerintah pusat semestinya memberikan wewenang dan izin pada provinsi yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 tinggi untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat.

Ia mengatakan, pemberlakuan PSBB sudah sangat mendesak karena tidak sedikit rumah sakit yang telah kolaps dan ruang ICU pun sudah tidak mampu menampung pasien.

Selain itu, beban kerja tenaga kesehatan juga sangat berat karena pasien terus bertambah banyak sedangkan jumlah tenaga kesehatan tidak bertambah.

Ia berharap, pemberlakuan PSBB itu dapat mengurangi mobilitas masyarakat secara signifikan dan menekan penularan Covid-19.

"Pemerintah seharusnya jangan menunda untuk memberlakukan rem darurat atau PSBB Ketat. Namun harus dipikirkan juga agar penerapan PSBB tersebut bisa ramah secara ekonomi," kata dia.

Baca juga: Rekor Kasus Baru Covid-19, Tingginya Kematian Pasien, hingga Desakan PSBB...

Kurniasih menambahkan, pemerintah juga mesti tetap memperhatikan pasien-pasien umum nonCovid-19 yang ditolak oleh rumah sakit karena rumah sakit sudah penuh dengan pasien Covid-19.

"Ini yang harus dipikirkan solusinya bagaimana kapasitas pasien Covid ditambah namun ada juga ruangan khusus di rumah sakit yang menangani pasien darurat selain Covid," ujar dia.

Diketahui, penambahan kasus baru Covid-19 di Indonesia berada di kisaran angka 20.000 atau bahkan lebih dalam beberapa waktu terakhir.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com