Salin Artikel

Rekor Kasus Baru Covid-19, Anggota DPR: Bukti PPKM Mikro Gagal

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menilai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro gagal dalam menekan lonjakan kasus Covid-19.

Hal itu ia sampaikan berdasarkan data peningkatan kasus yang mencatat angka tertinggi pekan lalu.

Pada Kamis (24/6/2021), penambahan kasus positif tercatat 20.574 orang. Kemudian 21.095 kasus baru Covid-19 tercatat pada Sabtu (26/2/2021).

Sehari setelahnya, penambahan kasus Covid-19 mencapai 21.342 orang.

"Ini bukti PPKM Mikro gagal menekan lonjakan Covid-19. Pemerintah harus tanggung jawab," kata Kurniasih, dalam keterangan tertulis, Senin (28/6/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menyayangkan sikap pemerintah pusat yang masih percaya diri dengan PPKM Mikro akan menekan laju penularan Covid-19.

"PPKM Mikro nyatanya masih belum melandaikan angka kasus Covid, apalagi menurunkan grafiknya," tutur dia.

Menurut Kurniasih, pemerintah pusat semestinya memberikan wewenang dan izin pada provinsi yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 tinggi untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat.

Ia mengatakan, pemberlakuan PSBB sudah sangat mendesak karena tidak sedikit rumah sakit yang telah kolaps dan ruang ICU pun sudah tidak mampu menampung pasien.

Selain itu, beban kerja tenaga kesehatan juga sangat berat karena pasien terus bertambah banyak sedangkan jumlah tenaga kesehatan tidak bertambah.

Ia berharap, pemberlakuan PSBB itu dapat mengurangi mobilitas masyarakat secara signifikan dan menekan penularan Covid-19.

"Pemerintah seharusnya jangan menunda untuk memberlakukan rem darurat atau PSBB Ketat. Namun harus dipikirkan juga agar penerapan PSBB tersebut bisa ramah secara ekonomi," kata dia.

Kurniasih menambahkan, pemerintah juga mesti tetap memperhatikan pasien-pasien umum nonCovid-19 yang ditolak oleh rumah sakit karena rumah sakit sudah penuh dengan pasien Covid-19.

"Ini yang harus dipikirkan solusinya bagaimana kapasitas pasien Covid ditambah namun ada juga ruangan khusus di rumah sakit yang menangani pasien darurat selain Covid," ujar dia.

Diketahui, penambahan kasus baru Covid-19 di Indonesia berada di kisaran angka 20.000 atau bahkan lebih dalam beberapa waktu terakhir.

Penambahan pasien positif Covid-19 tercatat mencapai 21.342 orang. Ini merupakan rekor penambahan kasus harian tertinggi sejak awal pandemi di Indonesia.

Bahkan, dengan jumlah tersebut, Indonesia tercatat sebagai negara di urutan pertama dengan penambahan kasus Covid-19 tertinggi dalam sehari pada periode itu, mengacu pada data Worldometers (www.worldometers.info), Minggu (27/6/2021).

Bersamaan dengan itu, angka kematian akibat infeksi Covid-19 juga terus mengalami peningkatan. Pada Minggu, Indonesia mencatat 409 kasus kematian akibat Covid-19.

Total pasien Covid-19 yang meninggal dunia kini mencapai 57.138 orang, terhitung sejak awal pandemi.

Dengan jumlah tersebut, Indonesia menjadi negara di urutan kedua yang mencatatkan penambahan angka kematian tertinggi setelah Rusia menurut data Worldometers.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/28/11085961/rekor-kasus-baru-covid-19-anggota-dpr-bukti-ppkm-mikro-gagal

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke