Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, diperlukan komitmen kuat dalam suatu formula, inovasi, serta terobosan baru untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia.

Hal ini, kata dia, dimulai dari perubahan paradigma kebijakan pembangunan, ditopang kelembagaan yang mapan, didukung infrastruktur dan insentif, serta pengawasan ketat dalam implementasi di lapangan.

“Satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa ketimpangan pembangunan masih menjadi paradoks yang menyertai dalam proses pembangunan bangsa ini. Mengatasinya tidak bisa parsial serta perlu inovasi atau terobosan baru,” kata Abdul atau yang akrab disapa Gus AMI, dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (14/6/2021).

Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara (Malut) di Gorontalo, Sabtu (12/6/2021).

Baca juga: Gempa Hari Ini: M 5, 2 Guncang Laut Teluk Tomini Tak Berpotensi Tsunami

Menurut Gus AMI, ketimpangan nyaris terjadi secara multidimensi, yakni antarwilayah, antarsektor, dan antarkelompok pendapatan.

Selama hampir 30-40 tahun yang lalu, fenomena ketimpangan spasial muncul akibat dari pemusatan kegiatan pembangunan.

“Tentu saja ini semua bisa dilihat dari kesenjangan Jawa dan luar Jawa, pedesaan dan perkotaan, kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur, wilayah hinterland dan wilayah perbatasan, bahkan dalam satu wilayah yang sama,” imbuh Gus AMI.

Oleh karena itu, lanjut dia, negara wajib mengemban peran etisnya untuk menyelamatkan setiap jengkal wilayah dan penduduk.

Baca juga: Peran Negara Berkembang dalam IMF akan Meningkat

Kewajiban tersebut sebuah nilai moral yang tak boleh ditawar karena sudah menjadi tanggung jawab sebuah negara.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, program-program nasional pembangunan pada ujungnya harus dihadapkan pada pertanyaan mendasar.

Pertanyaan mendasar yang dimaksud yakni apakah sebuah kebijakan mampu mengajak seluruh rakyat mengalami mobilitas bersama atau hanya mengajak segelintir kelompok dan hanya pelaku ekonomi.

“Dalam konteks ini, posisi keberpihakan yang tak bisa ditawar adalah bahwa negara melalui kebijakan publiknya harus mampu menjebol berbagai kebuntuan dalam seluruh dimensi pembangunan,” ucap Gus AMI.

Baca juga: Anggota DPR Nilai Pembangunan Ibu Kota Baru Ilegal karena Tanpa Dasar Hukum

Hal tersebut, guna mencegah agar ketimpangan tidak menjadi problem akut yang justru menjadi virus ganas pembangunan.

“Terlebih, untuk menghindari semua pihak terjebak dalam sangkar besi pembangunan itu sendiri,” ujar Gus AMI.

Nilai strategis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Dalam kesempatan tersebut, Gus AMI turut memaparkan nilai strategis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis perdesaan di kawasan Teluk Tomini.