[POPULER NASIONAL] Pimpinan KPK Tolak Panggilan Komnas HAM | Saksi Kasus Bansos ungkap Aliran Dana

 Jakarta, KOMPAS.com - Dua berita ini menjadi perhatian pembaca Kompas.com pada 8 Juni 2021. Pertama, mengenai Pimpinan KPK yang menolak panggilan dari Komnas HAM.

Kedua, soal saksi kasus pengadaan paket bansos Covid-19 yang menyebutkan ada aliran dana untuk anggota BPK dan pejabat Kemensos. 

Kedua berita ini juga masuk ke dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com. Di bawah ini kami merangkum kembali paparannya untuk Anda:

Baca juga: Pimpinan KPK Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM Dinilai Langgar Kode Etik

Tolak Panggilan Komnas HAM

Pimpinan KPK, terutama Ketua KPK Firli Bahuri, tidak menghadiri panggilan dari Komnas HAM pada hari Selasa (8/6/2021).

Pemanggilan ini dilakukan terkait adanya laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan bahwa pimpinan dan sekjen KPK telah menerima surat dari Komnas HAM tertanggal 2 Juni 2021 terkait aduan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.

"Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa.

Pimpinan KPK, kata Ali, sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini.

Akan tetapi, lanjut dia, proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah undang-undang dan KPK telah melaksanakan undang-undang tersebut.

"Pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucap Ali.

Baca juga: Tolak Panggilan Komnas HAM, Pimpinan KPK Minta Dijelaskan Apa Pelanggaran Mereka