JAKARTA, KOMPAS.com - PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) tengah menjadi sorotan publik di tengah rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memborong alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) senilai Rp 1.700 triliun.
Perusahaan ini didirikan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan yang berada di bawah Kemenhan pada 14 Agustus 2020 sebagai perusahaan swasta nasional. Perusahaan ini berstatus perseroan tertutup.
Adapun, yang menjadi perhatian publik adalah kedekatan orang-orang yang berada di bawah PT TMI dengan Prabowo.
Berdasarkan salinan akta perusahaan, disebutkan terdapat tiga direktur dan seorang komisaris PT TMI dengan status tidak memiliki saham.
Mereka adalah Prasetyo Hadi (komisaris), Satrio Dimas Aditya, Tony Setya Boedi Hoesodo, dan Wicaksono Aji.
Sedangkan pengurus dan pemilik saham adalah Glenny H Kairupan sebagai komisaris utama, Harsusanto sebagai direktur utama, Judi Magio Yusuf sebagai komisaris, Mundasir sebagai direktur, dan Nugroho Widyotomo sebagai komisaris.
Dikutip dari Kompas.id, Glenny dan Magio adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer yang juga aktif di Partai Gerindra, Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL, sedangkan Nugroho adalah lulusan Akmil 1983 dan Mundasir lulusan Akmil 88A.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason mengakui bahwa Prabowo mengenal sejumlah orang di PT TMI.
Baca juga: Kemenhan Akui Prabowo Kenal Beberapa Orang PT TMI
Menurut dia, penunjukan seseorang yang dikenal Prabowo masuk dalam PT TMI sebagai hal yang wajar dan bukti integritas pemimpin.
"Ada beberapa personel yang membawahi PT TMI kebetulan dikenal baik oleh menteri (Prabowo). Kalau saya berpikir wajarlah kalau pimpinan menunjuk yang beliau kenal. Ini masalah integritas," ujar Rodon dalam diskusi virtual, Senin (7/6/2021).
Rodon menegaskan, perusahaan tersebut pada dasarnya bukan dibentuk Prabowo selaku pimpinan tertinggi di Kemenhan, melainkan dibentuk yayasan milik Kemenhan.
Ia juga memastikan, PT TMI bukanlah perusahaan cawe-cawe dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Baca juga: Kemenhan: PT TMI Dibentuk Yayasan, Bukan Prabowo
Sebab, PT TMI tidak mempunyai peran untuk mengadakan tender dalam rangka pembelian alutsista.
"(PT TMI) bukan PT yang diberi wewenang untuk ikut tender," kata dia.
Ia menambahkan, PT TMI sendiri diisi mantan jenderal hingga para ahli yang memang menguasai teknologi canggih alutsista.
Dalam pelaksanaannya, PT TMI nantinya hanya mempunyai porsi tugas sebagai pemberi saran terkait negara dan jenis senjata apa yang bisa diborong Kemenhan.
"Yang diminta itu orang-orang yang diminta saran terkait jenis senjata, terkait negara mana, terkait senajata apa," ujar dia.
Baca juga: Percepat Peremajaan Alutsista TNI, Pemerintah Susun Strategi Ini