Kompas.com - 04/06/2021, 18:41 WIB

KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra memaparkan, pemerintah tengah menyusun strategi pembiayaan investasi alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Strategi ini, kata dia, dilakukan sebagai upaya untuk memodernisasi alutsista TNI yang sudah tua dan usang.

“Pertama, persentase anggaran pertahanan terhadap produk domestik bruto (PDB) 0,8 persen yang konsisten selama 25 tahun ke depan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (4/6/2021).

Kedua, lanjut Rizal, jumlah anggaran pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) prioritas pada 2020-2024 sebesar 125 miliar dollar AS.

Baca juga: Jokowi Didesak Perintahkan Prabowo Hentikan Rencana Penganggaran Alpalhankam Rp 1,75 Kuadriliun

Strategi ketiga, mengupayakan sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi beban pemenuhan alpalhankam terhadap keuangan negara.

"Meskipun angkanya terdengar fantastis, kami beranggapan 125 miliar dollar AS untuk membeli alutsista selama 25 tahun itu kecil. Bahkan, cenderung konservatif bila dibandingkan dengan potensi PDB Indonesia selama 25 tahun,” ucap Rizal.

Ia menyebut, upaya pemerintah sejatinya bukan tanpa alasan yang tidak jelas. Terlebih, TNI tidak memiliki kesiapan tempur yang memadai dalam situasi sekarang.

Maksudnya, tidak memadai dalam jumlah alpalhankam dan amunisi yang terbatas. Bahkan, sebagian alpalhankam sudah tua dan tidak beroperasi dengan optimal.

Baca juga: Pengadaan Alpalhankam Rp 1,75 Kuadriliun Dinilai Berlebihan

Menurut Rizal, selama ini belanja pertahanan Indonesia juga terus turun dibandingkan pertumbuhan ekonomi dalam enam tahun terakhir. Belanja pertahanan pada 2013 mencapai 0,9 persen dan saat ini hanya 0,78 persen dari PDB.

"Artinya, masih ada ruang bagi negara untuk membeli alutsista baru. Saya rasa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sudah menghitung proporsi rencana investasi alutsista secara efektif,” jelasnya.

Terkait percepatan peremajaan alutsista, Rizal turut memberikan apresiasi yang tengah disusun oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Sebab, ini akan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun. Hal yang selama ini tidak pernah bisa dilakukan,” katanya.

Baca juga: Ini 8 Prioritas Investasi Pertahanan Prabowo dalam Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun

Menurutnya, akan ada titik temu tepat antara pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, atau menjaga kemampuan pertahanan dan kedaulatan negara.

Hal itu bisa terjadi apabila rancangan peraturan presiden (perpres) diteken Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Rizal berharap, ada hasil konkret dari investasi pertahanan yang digencarkan pemerintah.

”Pertama, investasi ini diharapkan bisa mendorong pemenuhan kebutuhan alpalhankam TNI dan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, terarah, sinergis, serta menguntungkan,” ujarnya.

Baca juga: Kemenhan Tegaskan Dokumen Rancangan Perpres Alpalhankam Belum Final

Kedua, lanjut Rizal, menyelesaikan beberapa persoalan di sektor pertahanan yang menonjol.

Harapan ketiga, kata dia, memudahkan pembangunan suatu sistem alpalhankam TNI sehingga akan menjadi solusi bagi masalah interoperabilitas.

"Keempat, berkontribusi terhadap industri pertahanan dalam negeri. Kelima, menyerap banyak lapangan kerja baru dan menggerakan ekonomi nasional,” katanya.

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa Itu Komisi Nasional Disabilitas?

Apa Itu Komisi Nasional Disabilitas?

Nasional
Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Nasional
Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Nasional
Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

Nasional
Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

Nasional
Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Nasional
Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Nasional
Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Nasional
KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

Nasional
Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Nasional
PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

Nasional
Saat Antar Undangan Pernikahan, Kaesang Sempat Ngobrol soal Sepak Bola dengan SBY

Saat Antar Undangan Pernikahan, Kaesang Sempat Ngobrol soal Sepak Bola dengan SBY

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.