Polemik Pengadaan Alpalhankam dan Keterlibatan PT TMI Bentukan Yayasan Kemenhan...

asa

Tak ada kontrak

Corporate Secretary PT TMI, Wicaksono Aji memastikan bahwa pihaknya tak ada kontrak satu pun dengan Kemenhan seiring rencana modernisasi alutsista.

"Perlu diketahui bahwa tidak ada satu kontrak pun dari Kementerian Pertahanan ke PT TMI. PT TMI tidak ditugaskan untuk pembelian atau pengadaan oleh Kementerian Pertahanan," kata Aji dalam keterangan tertulis yang diterina Kompas.com, Rabu (2/6/2021).

Aji menjelaskan, PT TMI mempunyai visi mewujudkan transfer of technology (ToT) yang berbobot dan berkualitas dari segi teknologi dan teknis.

Baca juga: Anggota Komisi I: Prabowo Bilang PT TMI Bukan Broker Terkait Rencana Pengadaan Alutsista

Menurut dia, kehadiran PT TMI adalah untuk menjawab permasalahan ToT yang selama ini belum maksimal.

"Yang kerap kali disebabkan oleh beberapa prinsipal yang belum penuh dalam memberikan teknologinya kepada Indonesia," ucap dia.

Utang sejak dulu

Rencana pengadaan alutsista senilai Rp 1.700 triliun tertuang dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Berdasarkan rancangan tersebut, pengadaan alutsista ini bisa dilakukan dengan skema peminjaan dana asing alias utang.

Belakangan, Kemenhan membantah nilai pengadaan alutsista itu dan pembahasan rancangan tersebut belum final.

Baca juga: Ini 8 Prioritas Investasi Pertahanan Prabowo dalam Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Rizaldi menyebut pembelian alutsista TNI melalui skema anggaran pinjaman luar negeri sudah berlangsung sejak dulu.

"Kalau masalah pinjaman luar negeri itu kan dari dulu memang pembelian alutsista itu pinjaman luar negeri, itu sih tidak ada yang berubah," ujar Bobby.

Dari hasil pembelian alutsista menggunakan dana pinjaman luar negeri, kata Bobby, Indonesia mampu memiliki teknologi pertahanan yang setingkat dengan negara lain.

Selain itu, pinjaman dana luar negeri tersebut juga dianggap wajar. Sebab, penggunaan material dalam negeri sendiri untuk membuat alutsista sejauh ini belum efisien.

"Kalau kita coba buat dalam negeri itu masih tidak efisien," kata dia.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR: Sejak Dulu Pembelian Alutsista Pakai Dana Pinjaman Luar Negeri