Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Rakyat Tunggu Manfaat Setiap Rupiah yang Dibelanjakan Pemerintah

Kompas.com - 27/05/2021, 11:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berbicara soal pengawasan program-program pemerintah yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurut Presiden, masyarakat menantikan manfaat dari setiap anggaran yang dikeluarkan untuk berbagai program pemerintah.

"Mengikuti prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target yang telah ditetapkan. Sekali lagi ini juga harus secara akuntabel, efektif dan efisien. Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya," ujar Jokowi dalam rakornas pengarahan pengawasan internal pemerintah yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).

"Ini yang banyak kita lupa, yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya, yang ditunggu rakyat adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah," kata Kepala Negara.

Baca juga: Hari Raya Waisak Saat Pandemi, Jokowi: Kemudahan Selalu Datang Setelah Kesulitan

Oleh karena itu, Jokowi menekankan bahwa pengawasan internal yang dilakukan pemerintah harus menjamin tidak ada serupiahpun yang salah sasaran, tidak disalahgunakan, apalagi menjadi obyek korupsi.

Presiden juga menekankan bahwa dirinya tidak memberikan toleransi kepada penyelewengan anggaran.

"Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewangan anggaran," ujar Jokowi.

"Apalagi di saat kita seperti sekarang ini semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat kita semua sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi," tutur Presiden.

Baca juga: Jokowi Ingin Tradisikan BNPB Dipimpin Perwira Tinggi Aktif

Jokowi juga mengingatkan, target percepatan pemulihan ekonomi nasional pada kuartal kedua 2021 adalah lebih dari 7 persen.

Sementara itu, di kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus 0,74 persen.

Sehingga, Jokowi menekankan bahwa target tersebut bukan merupakan hal yang mudah dicapai.

"Oleh sebab itu seperti yang disampaikan Bapak Ketua BPKP, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik. Sekali lagi tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir Rp700 triliun," kata Jokowi.

"Harus direalisasikan dengan cepat karena kita harus kejar-kejaran dan tepat sasaran agar ekonomi kita bisa bangkit kembali," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB Gantikan Doni Monardo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com