Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KASN Minta BKN Mutakhirkan Data agar Tak Ada Lagi Kasus PNS Misterius

Kompas.com - 25/05/2021, 12:56 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pemutakhiran data agar kejadian data pegawai negeri sipil (PNS) yang misterius tidak kembali terulang.

Pasalnya, pada tahun 2014 ditemukan ada sekitar 97.000 data misterius yang disebut menerima gaji dan pensiunan namun tidak ada orangnya.

“Kami mendorong BKN melakukan pemutakhiran data dan sistem informasi ASN agar tidak terjadi pengulangan masalah,” kata Ketua KASN Agus Pramusinto saat dihubungi, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: BKN Ungkap Ada 97.000 Data PNS Misterius, Terima Gaji dan Pensiun Sejak 2002 hingga 2014

Data PNS yang misterius tersebut terungkap saat pemerintah melakukan pemutakhiran data PNS di tahun 2014.

Agus menyebut, pihaknya tidak mengetahui informasi mendalam mengenai adanya data misterius itu.

Ia pun meminta, perlu ada pendalaman untuk mengetahui asal usul sebaran instansi dari data PNS yang misterius tersebut.

“Perlu penelusuran data untuk dipastikan data-data misterius tersebut terjadi di Instansi Pemerintah mana saja,” ucap Agus.

Lebih lanjut, Agus juga menilai perlu dilakukan pendalaman apakah ada oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan kejadian itu untuk meraup keuntungan pribadi.

“Sekaligus perlu pendalaman kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang sengaja memanfaatkan data tersebut untuk keuntungan pribadi,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, ada sekitar 97.000 data pegawai sipil negeri (PNS) yang misterius sejak tahun 2002 hingga tahun 2014.

Bima menyebut, pemutakhiran data PNS pertama kali dilakukan tahun 2002, namun dengan sistem yang manual.

Namun, proses pemutakhiran data tahun 2002 masih tidak menghasilkan data yang akurat sehingga masih perlu pemutakhiran ulang.

“Proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna, masih banyak yang perlu dimutakhirkan, dilengkapi, bahkan masih banyak juga data-data yang palsu,” kata Bima dalam acara virtual, Seniin (24/5/2021).

Selanjutnya, di tahun 2014, pemerintah kembali melakukan pemutakhiran data terhadap PNS secara elektronik.

Baca juga: DPR Minta Kasus Data 97.000 PNS Misterius Diusut Tuntas Tim Khusus

Ia mengatakan, pendataan ulang secara elektronik itu dilakukan oleh masing-masing PNS sehingga menghasilkan data yang lebih akurat daripada pemutakhiran data sebelumnya.

Melalui proses pemutakhiran tahun 2014, Bima mengatakan, ada 97.000 data PNS yang misterius. Data misterius itu pun mendapatkan gaji dan uang pensiun.

“Ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya,” kata Bima.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Nasional
Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Nasional
Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Nasional
Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Nasional
Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Sebut Sudah Komunikasi dengan Puan

Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Sebut Sudah Komunikasi dengan Puan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com