Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Kompas.com - 15/05/2021, 09:25 WIB
Tsarina Maharani,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen (Pol) Istiono mengklaim pos-pos penyekatan yang disiapkan selama peniadaan mudik Idul Fitri efektif menekan jumlah pemudik.

Menurut Istiono, berdasarkan analisis dan evaluasi Operasi Ketupat yang berlangsung sejak 6 Mei 2021, volume kendaraan menurun drastis dari hari-hari normal.

"Saya sampaikan bahwa Operasi Ketupat 2021 hari ke delapan, volume arus mudik kemarin turun yang menuju Jawa lebih kurang 74 persen, yang menuju Jawa Barat turun 100 persen, menuju Merak turun 45 persen," kata Istiono dalam keterangannya, Sabtu (15/5/2021).

Baca juga: Pos Penyekatan Puncak Cianjur Dijebol Pemudik di Malam Takbiran

Ia mengatakan, Kementerian Perhubungan sempat memprediksi 23 juta orang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran.

Namun, berdasarkan data terakhir yang diterima dari Kementerian Perhubungan, hanya 1,5 juta orang yang keluar wilayah Jabodetabek.

Istiono berpendapat, sosialisasi peniadaan mudik saat operasi keselamatan pada 24 April-5 Mei sangat efektif. Kemudian, 381 titik penyekatan yang tersebar dari Palembang hingga Bali pun berjalan maksimal.

Baca juga: Dibuka Terbatas, Ratusan Pemudik Melenggang Menuju Madura Via Pos Penyekatan Suramadu

"Ini artinya kesadaran masyarakat sudah bagus dan langkah-langkah tindakan kita untuk melakukan pencegahan baik melalui sosialisasi maupun langkah penyekatan di lapangan sangat efektif untuk kita lakukan,” ujarnya.

Istiono memaparkan, sejak 6 Mei, polisi memutarbalikkan 600.000 kendaraan yang terindikasi melakukan perjalanan mudik. Selain itu, polisi menindak 600 travel gelap yang mengangkut penumpang.

"Total selama delapan hari kita putarbalikan 600 ribu kendaraan. Travel gelap yang kita tindak tegas ada 600 kendaraan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com