Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Naik, Demokrat: Jangan Berpuas Diri

Kompas.com - 04/05/2021, 12:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meminta pemerintah tak berpuas diri menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan peningkatan kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan pemerintah akan masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Peningkatan kepuasan publik atas kinerja pemerintah secara umum mencapai 69 persen di April 2021 dari sebelumnya 66,3 persen di Januari 2021, tidak sepatutnya membuat pemerintah berpuas diri," kata Herzaky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Kepuasan Publik ke Pemerintah Meningkat, PPP Singgung Keterbukaan Pemerintah

Menurut dia, soal pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah juga telah berulang kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ada beberapa pekerjaan rumah bagi pemerintah yang disoroti Demokrat, pertama yakni penanganan pandemi.

"Kemunculan vaksin Covid-19 memang memberikan harapan baru, tetapi bukan berarti pandemi ini otomatis selesai dengan keberadaan vaksin. Apalagi, laju vaksinasi kita masih terbilang rendah," kata dia. 

Oleh karena itu, ia menilai bahwa euforia hadirnya vaksin harus tetap diiringi dengan kebijakan terstruktur dan sistematis yang mendorong konsistensi penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Herzaky secara khusus meminta pemerintah untuk meningkatkan tes Covid-19 per 1 juta populasi, termasuk daya jangkau tes tersebut.

Baca juga: Padat Merayap di Tengah Pandemi, Kenapa Harus ke Pasar Tanah Abang?

Pemerintah, kata dia, diminta untuk memastikan daya dukung pelayanan kesehatan tetap terjaga.

"Janganlah kita terjebak dengan selebrasi-selebrasi dini, yang bisa membuat kita abai dengan hal paling esensi dalam menghadapi Covid-19," ucap dia. 

Herzaky menilai, hal yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan protokol kesehatan.

Penerapan tersebut perlu dilakukan secara konsisten.

Ia mengingatkan, dalam penanganan pandemi, Indonesia harus mendapatkan pelajaran berharga dari kasus Covid-19 di India.

Sebab, kata dia, kasus Covid-19 di India justru meledak dalam beberapa minggu terakhir. Padahal, India baru saja menyelesaikan program vaksinasi yang dilakukan begitu cepat.

Herzaky mengatakan, publik akan semakin meningkat kepuasannya terhadap pemerintah jika penanganan pandemi berhasil dilakukan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com