Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat memastikan bahwa pihaknya akan kembali mendesain kebijakan pembangunan di wilayah tersebut pasca bencana.

Dalam merealisasikannya, pihaknya telah berkoordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian/lembaga terkait.

"Pemerintah NTT bersama BNPB dan kementerian/lembaga sedang berkoordinasi untuk mendesain kembali kebijakan pembangunan yang akan diimplementasikan di tahun-tahun mendatang," kata Viktor di acara konferensi pers BNPB, Jumat (16/4/2021).

Kebijakan tersebut utamanya terkait dengan dampak sosial ekonomi dari bencana alam yang terjadi di NTT, yakni banjir bandang.

Baca juga: KRI Tanjung Kambani-971 Distribusikan Bantuan untuk Korban Bencana di NTT

Viktor mengatakan, kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir bandang seperti jalan, jembatan, bendungan, kerusakan lahan pertanian, dan kehilangan ternak dialami masyarakat NTT jumlahnya sangat signifikan.

Oleh karena itu, pihaknya akan melaporkan secara resmi kepada kementerian/lembaga terkait agar bisa ditangani.

"Sehingga bisa didesain perbaikan atau pembangunan pada tahun-tahun anggaran 2021/2022 dan seterusnya," kata dia.

Viktor menjelaskan, akibat bencana banjir bandang yang terjadi, terdapat 14.892 unit bangunan rusak berat, 12.895 rusak sedang, dan 43.089 rusak ringan, sedangkan yang terdampak ada 70.796.

Kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial di seluruh NTT akibat bencana tersebut berjumlah 2.927 unit.

Kemudian, keluarga yang terdampak akibat banjir bandang ada 127.414 kepala keluarga dengan para pengungsi tinggal di 62 titik pengungsian di seluruh NTT.

Baca juga: Warga Sumbar Kirim 1,5 Ton Rendang dan Uang Rp 750 Juta untuk Korban Banjir NTT

Adapun korban akibat bencana alam di NTT per Jumat ini terdapat 181 orang orang yang meninggal dunia, 47 orang hilang, dan luka-luka 225 orang.

Mereka yang luka-luka pun, kata dia, masih dirawat baik di rumah sakit maupun di puskesmas.

Sementara itu, pengungsi awalnya terdapat 7.425 kepala keluarga atau 58.914 orang yang mengungsi.

"Saat ini yang tinggal di posko penampungan tinggal 1.023 kepala keluarga atau 4.182 orang. Sedangkan yang di rumah-rumah berjumlah 43.425 orang," ucap dia.