Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Penanganan Terorisme Gagal, Polisi Dinilai Hanya Akan Jadi Korban

Kompas.com - 02/04/2021, 08:56 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak kepolisian dinilai hanya akan jadi korban jika pemerintah gagal dalam menangani radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman Ponto, pada breaking news, Kompas TV, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Polisi Selidiki Asal Senjata Pelaku Penyerangan di Mabes Polri

Soleman menyampaikan, polisi sudah melakukan tindakan penegakan hukum terhadap aktivitas terorisme.

Namun, di sisi lain, kepolisian juga menjadi sasaran empuk tindakan terorisme.

"Kalau pemberantasan terorisme gagal, ya polisi yang jadi sasaran empuk. Dia yang kejar-kejaran, dia juga yang jadi sasaran," ucap Soleman.

Menurut Soleman, kepolisian menjadi sasaran pelaku terorisme karena pihak kepolisian harus hadir sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.

Adapun penyerangan yang dilakukan pelaku terorisme berinisial ZA ke Mabes Polri, Jakarta, dinilai Soleman sangat mungkin terjadi.

Menurut dia, sangat mungkin teroris masuk ke kantor polisi karena polisi juga berfungsi  melayani masyarakat.

"Ya karena polisi itu pelayan masyarakat, siapa saja mau masuk (kantor polisi) bebas-bebas saja. Lain kalau (pelaku terorisme) masuk ke Mabes TNI, itu baru hebat. Jadi tidak ada yang spesial (dari serangan ZA ke Mabes Polri," ujar dia.

Baca juga: Perketat Keamanan Pasca-Teror di Mabes Polri, Pelayanan di Polda Metro Tetap Beroperasi

Soleman juga mengatakan bahwa saat ini tugas kepolisian dalam menegakkan hukum terkait tindakan terorisme sudah benar.

Namun, tindakan itu dilakukan setelah ada barang bukti atau kejadian teror.

Sementara itu, menurut Soleman, hal yang harus menjadi fokus pemerintah dalam memberantas terorisme yakni upaya pencegahan dengan upaya persuasif.

"Dalam ilmu intelijen, pendekatan ini disebut penggalangan. Kalau kita melaksanakan penggalangan, kita harus berdiri sama tinggi duduk sama rendah," kata Soleman.

"Sebab proses deradikalisasi tidak akan pernah berhasil jika menggunakan kekuasaan," kata dia.

Oleh karena itu, Soleman menyebut pemerintah harus melakukan evaluasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga terdepan yang bertanggung jawab memberantas radikalisme dan terorisme di masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com