Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut Kubu KLB Tak Punya Bukti soal Hambalang, Max Sopacua Pakai Keterangan Saksi

Kompas.com - 26/03/2021, 15:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa kubu Kongres Luar Biasa (KLB) tak memiliki bukti keterlibatan Partai Demokrat dalam kasus korupsi proyek Hambalang.

Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat AHY Renanda Bachtar dalam acara Kompas Petang yang disiarkan Kompas TV, Kamis (25/3/2021).

Atas hal tersebut, Renanda pun menduga kubu KLB sedang ingin membuat kabar bohong dan fitnah kepada Demokrat.

"Soal Hambalang sekali lagi. Ini kan sebenarnya kalau memang pihak sana bukan hanya sekadar mau bikin isu hoaks, fitnah lagi," kata Renanda.

Baca juga: Demokrat: Penyelidikan Hambalang terhadap Partai Sudah Selesai

Oleh karena itu, ia menyarankan apabila kubu KLB memiliki bukti baru atau novum, dapat segera mengajukan ke pengadilan.

Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan kubu KLB, jika tidak ingin dicap penyebar kabar bohong atau fitnah.

"Sebenarnya kan kalau ini, mereka harus mengajukan novum baru ke pengadilan, sehingga ini bisa dibuka lagi. Tapi kan yang mereka lakukan tidak sampai ke sana, jadi hanya mungkin isu atau hoaks lagi yang tidak terbukti," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Max membantah pernyataan Renanda bahwa pihaknya tak memiliki bukti terkait dugaan keterlibatan Partai Demokrat dalam kasus Hambalang.

Baca juga: Pertanyakan Legal Standing Max Sopacua, Demokrat: Jadi Masih di Partai Emas atau Demokrat KLB?

Max mengatakan, pihaknya bukan tidak memiliki bukti, tetapi hasil dari pemeriksaan keterangan saksi dan tersangka kasus korupsi itu yang digunakan sebagai pegangan.

"Lah saya kira bukan tidak ada bukti. Hasil pemeriksaan dari para saksi-saksi itulah yang kita ambil. Apa yang disampaikan oleh Anas Urbaningrum, apa yang disampaikan oleh Yulianis, apa yang disampaikan oleh Nazaruddin, siapa-siapa saja yang terima uang," jelas Max.

Berbekal kesaksian tersebut, Max meminta agar penyelidikan kasus Hambalang dapat dilanjutkan kembali.

Ia juga berharap Partai Demokrat AHY kooperatif dan menerima usulan agar kasus ini dibuka kembali ke publik.

Baca juga: Kubu KLB Singgung Ibas Terkait Kasus Hambalang, Demokrat: Jika Tak Punya Bukti, Jangan Sibuk Fitnah

"Kalau dibilang mau dibuka. Ya mari kita buka bersama-sama, syukur Alhamdulillah Puji Tuhan. Bos kita, mau membuka kasus itu supaya lebih bersih lagi," tuturnya.

Max juga membeberkan alasan lain mengapa dirinya bersikeras untuk meminta Partai Demokrat setuju membuka kembali kasus korupsi Hambalang.

Alasannya, ia tak ingin para senior, termasuk dirinya dituduh sebagai perusak partai. Sebaliknya, ia menuding bahwa pihak yang merusak Partai Demokrat adalah kubu Demokrat AHY sendiri.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com