Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Indonesia Tunda Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca

Kompas.com - 16/03/2021, 07:05 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda sementara penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca. Langkah ini menambah daftar negara yang menunda pengguna vaksin asal Inggris tersebut.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, pemerintah masih menunggu hasil penelitian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait efek samping dari vaksin tersebut.

"Kita juga terima dari MHRA itu BPOMnya UK, dan EMA itu European Medical Authority, mereka sekarang belum mengonfirmasi apakah ini ada korelasinya karena vaksin atau tidak," kata Budi dalam Rapat Kerja di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Menkes: RI Tunda Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca

Budi mengatakan, sejauh ini, informasi yang beredar terkait pembekuan darah pasien di beberapa negara Eropa tidak disebabkan oleh vaksin Covid-19 AstraZeneca.

Namun, penundaan sementara tetap dilakukan pemerintah.

"Untuk konservativismenya, BPOM menunda dulu implementasi AstraZenca sambil menunggi konfirmasi dari WHO. Mudah-mudahan dalam waktu singkat dapat keluar, karena memang betul yang AstraZenca ini ada expired period di akhir Mei," ujarnya.

Demi kehati-hatian

Hal senada diungkapkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito. Ia mengatakan, pihaknya menunggu konfirmasi dari WHO dan The Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) terkait keamanan vaksin.

"Hasil komunikasi tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh tim lintas sektor tentunya dengan Kemenkes untuk pengambilan keputusan penggunaan vaksin AstraZeneca dalam vaksinasi nasional," kata Penny, Senin.

Baca juga: BPOM Tunda Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca demi Kehati-hatian

Menurut Penny, proses evaluasi terhadap vaksin Covid-19 AstraZeneca sudah dilakukan oleh BPOM

Vaksin Covid-19 AstraZeneca ini, kata dia, masuk ke Indonesia melalui dua jalur yaitu multilateral dengan COVAX Facility dan bilateral yang diproduksi di fasilitas Thailand.

Kemudian, BPOM membandingkan data vaksin AstraZeneca yang dimiliki WHO dan data yang dimiliki Thailand.

Hasilnya, nomor batch vaksin Covid-19 AstraZeneca yang ditangguhkan di beberapa negara di Eropa tidak termasuk pada nomor batch yang didatangkan ke Indonesia.

Baca juga: Menkes Baru Tahu Vaksin Astrazeneca Kedaluwarsa Akhir Mei 2021

Namun, demi kehati-hatian, penundaan sementara tetap dilakukan sambil menunggu konfirmasi WHO.

"Harapannya tidak terlalu lama," kata Penny.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com