Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ajakan Jokowi untuk Benci Produk Asing Dinilai Bisa Bahayakan Hubungan Internasional

Kompas.com - 07/03/2021, 13:55 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, ajakan Presiden Joko Widodo soal menggaungkan benci produk luar negeri merupakan terobosan yang baru kali pertama disampaikan Kepala Negara.

Namun, di saat bersamaan, ajakan tersebut bisa berbahaya dan berdampak pada hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

"Bisa terobosan yang dimaksud Presiden, tetapi di komunikasi international relation itu bisa berbahaya," kata Agus dalam sebuah diskusi daring, Minggu (7/3/2021).

Baca juga: Jokowi Heran: Saya Ngomong Benci Produk Asing, Begitu Saja Ramai

Agus menyebut, pernyataan Jokowi itu bisa berdampak buruk lantaran saat ini Indonesia tengah meminta berbagai fasilitas dukungan terkait upaya penanganan pandemi Covid-19.

Ia khawatir ajakan presiden bakal berdampak melebar hingga ke hubungan baik Indonesia dengan berbagai negara yang sedang bekerja sama.

"Sekarang kalau kita bicara benci itu menurut saya agak berbahaya. Memang itu heroik, tetapi buat hubungan internasional ini kan kedutaan-kedutaan besar kan di sini, pasti kan mereka report ke negaranya, jadi nanti mereka pasti akan cari informasi ini. Kenapa benci, apa yang dibenci," ujar Agus.

Baca juga: Usai Serukan Benci Produk Asing, Pemerintah Umumkan Buka Impor Beras

Menurut Agus, sebelum menyampaikan pernyataan Presiden semestinya berkonsultasi dengan ahli komunikasi dan hubungan internasional.

Dalam situasi pandemi seperti ini, kata dia, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati.

Agus mengingatkan bahwa dalam berbagai sektor saat ini Indonesia masih mengimpor dari luar negeri karena kurangnya sumber daya dalam negeri.

Misalnya, mengimpor sapi dari Australia dan Argentina lantaran sapi-sapi yang ada dalam negeri seluruhnya sudah terserap oleh industri susu, dan berbagai sektor lainnya.

"Saya khawatir perkataan benci produk itu bisa ke mana-mana," kata Agus.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar kampanye cinta produk-produk Indonesia terus digaungkan.

Bersamaan dengan itu, ia ingin agar ajakan untuk membenci produk-produk luar negeri disuarakan.

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan, produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Pernyataan Jokowi ini pun menuai pro dan kontra dari masyarakat luas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com