Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Achmad Yurianto, Eks Jubir Penanganan Covid-19 yang Jadi Ketua Dewas BPJS Kesehatan

Kompas.com - 22/02/2021, 13:42 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk eks Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masa jabatan 2021-2026.

Achmad Yurianto dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021) bersama 6 anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan 9 Direktur BPJS Kesehatan.

Penetapan Dewan Pengawas dan Direktur BPJS Kesehatan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 37 Tahun 2021.

"Tugas berat tentunya harus segera kami jalankan karena BPJS Kesehatan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem Kesehatan membangun kesehatan secara nasional," kata Yurianto usai pelantikan, Senin.

Baca juga: Dilantik Jadi Ketua Dewas BPJS Kesehatan, Yurianto: Kami Terbuka untuk Kritik dan Saran

Nama Achmad Yurianto dikenal publik secara luas, utamanya sejak menjabat sebagai Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19.

Lalu, bagaimana perjalanan kariernya hingga kini dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan?

Yurianto lahir di Malang, 11 Maret 1962. Ia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 1990.

Sejak mahasiswa, Yurianto sudah mulai dekat dengan dunia semi-militer.

Ia menjadi Komandan Resimen Mahasiswa (Menwa) pada 1986-1988 dan bergabung dengan akademi militer setelah lulus. 

Yurianto memulai karier di dunia militer sebagai Perwira Utama Kesehatan Daerah Militer V Brawijaya.

Baca juga: Eks Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, Akan Dilantik sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan

Sempat dipindah tugas ke beberapa daerah di Tanah Air, Yurianto cukup lama menjadi dokter anggota militer.

Karier Yurianto mulai meningkat ketika menjadi Wakil Kepala Rumah Sakit tingkat II Dustira, Cimahi Jawa Barat pada 2006.

Ia juga sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kesehatan Daerah Militer IV Diponegoro Semarang pada 2008, Kepala Kesehatan Daerah Militer XI Pattimura Ambon Maluku pada 2009, dan Kepala Dinas Dukungan Kesehatan Operasi Pusat Kesehatan TNI pada 2011.

Karier di Kemenkes

Karier Yurianto di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dimulai tahun 2015. Saat itu, Yurianto diminta Nila Moeloek yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan untuk menjabat posisi Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com