32 Sengketa Pilkada di MK Lanjut Tahap Pembuktian, Ini Daftar Daerahnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 32 perkara sengketa Pilkada 2020 akan berlanjut ke tahapan pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK).

Angka tersebut muncul setelah MK selesai memutuskan 100 perkara tidak akan lanjut ke tahap pembuktian sejak 15-17 Februari 2021.

"Berarti perkara yang lanjut ada 32 perkara," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari.

Baca juga: 100 Perkara Sengketa Pilkada 2020 Kandas di MK

Jika dirinci, dari 100 perkara tidak lanjut terdiri dari 90 perkara dinyatakan tidak dapar diterima, enam permohonan ditarik kembali, dua permohonan gugur, dan dua perkara MK tidak berwenang mengadili.

Adapun sidang tahapan pembuktian akan dimulai pada 22 Februari hingga 5 Maret 2021.

Kemudian pada 8 hingga 18 Maret akan diadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Sedangkan proses persidangan akan kembali dilakukan pada 19 Maret hingga 24 Maret dengan agenda pengucapan putusan dan ketetapan.

Baca juga: Akhir Sengketa Pilkada Tangsel Setelah MK Tolak Permohonan Muhamad-Sara...

Berikut daftar sengketa yang berlanjut ke tahap pembuktian:

1. Bupati Belu
2. Gubernur Kalimantan Selatan
3. Bupati Sumba Barat

4. Bupati Kotabaru
5. Gubernur Jambi
6. Bupati Malaka

7. Bupati Sekadau
8. Bupati Bandung
9. Bupati Sumbawa

10. Bupati Pesisir Barat
11. Bupati Boven Digoel
12. Bupati Samosir

13. Bupati Morowali Utara
14. Bupati Mandailing Natal
15. Bupati Solok

16. Bupati Nabire
17. Bupati Nabire
18. Bupati Teluk Wondama

19. Bupati Indragiri
20. Bupati Nias Selatan
21. Bupati Yalimo

22. Wali Kota Banjarmasin
23. Bupati Halmahera Utara
24. Bupati Labuhanbatu

25. Bupati Karimun
26. Bupati Labuhanbatu Selatan
27. Bupati Konawe Selatan

28. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
29. Bupati Tojo Una-Una
30. Bupati Rokan Hulu

31. Bupati Tasikmalaya
32. Wali Kota Ternate