Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Jika UU ITE Bisa Buat Orang Terpeleset, Silakan Dirombak

Kompas.com - 18/02/2021, 09:56 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mendukung wacana yang dimunculkan Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kalla menyambut baik jika pasal-pasal yang berpotensi multitafsir dalam UU tersebut diperbaiki.

"Kalau memang Undang-Undang ITE itu membuat hal atau bisa orang terpeleset atau ada pasal-pasal yang tidak jelas ya silakan dirombak, itu adalah suatu langkah yang luar biasa yang demokratis sebenarnya," kata Kalla dalam "Satu Meja The Forum" di Kompas TV, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Tanggapi Menkominfo, Praktisi Hukum: Pedoman Interpretasi UU ITE Bukan Produk Hukum

Menurut Kalla, revisi UU ITE dapat sekaligus menjawab kekhawatiran banyak pihak yang takut menyampaikan kritik.

Belakangan banyak pihak takut mengkritik utamanya di sosial media. Sebab, ketika kritik disampaikan, pengkritik kerap mendapat rundungan bahkan makian dari buzzer.

Sebagian pihak lain takut mengkritik karena khawatir dipolisikan dan kehilangan jabatan atau pekerjaan.

Oleh karenanya, Kalla menyarankan agar pemerintah membuat batasan-batasan yang lebih jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan.

Baca juga: Jusuf Kalla: Para Buzzer Antikritik, Ini Bertentangan dengan Jokowi

Jangan sampai, pihak yang menyampaikan kritik pada akhirnya justru dipersoalkan oleh pemegang kuasa.

"Kalaupun minta dikritik, apa rambu-rambunya sehingga tidak ada masalah? Jadi batasan apa yang boleh dan tidak boleh. Itu saja," ujar JK.

Menurut Kalla, wacana revisi UU ITE yang dilempar Jokowi menjadi momentum yang baik untuk demokrasi.

"Kita sudah memilih demokrasi sebagai cara dalam pemerintahan. Kita jalankan sebaik-baiknya itu dengan check and balance-nya," ujar Kalla.

"Dan jangan terlalu curiga kepada orang, terutama orang-orang sekitar, jangan ada apa-apa curiga, curiga. Jangan terlalu baper, lah, membawa perasaan," tuturnya.

Baca juga: Soal UU ITE, Safenet: Yang Direvisi Pasalnya atau Perilaku Polisi?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Nasional
Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Nasional
Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Nasional
Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 57,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum

Survei Litbang "Kompas": 57,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum

Nasional
Menkominfo Janji Negara Tak Bakal Kalah dari Sindikat Judi 'Online'

Menkominfo Janji Negara Tak Bakal Kalah dari Sindikat Judi "Online"

Nasional
Presiden Jokowi Minta Riset Keamanan Daun Kratom Dilanjutkan

Presiden Jokowi Minta Riset Keamanan Daun Kratom Dilanjutkan

Nasional
Soal Perkembangan Pencarian Harun Masiku, Menkumham: Saya Tidak Tahu

Soal Perkembangan Pencarian Harun Masiku, Menkumham: Saya Tidak Tahu

Nasional
Divonis 2,5 Tahun Bui, Anggota BPK Achsanul Qosasi Pikir-pikir

Divonis 2,5 Tahun Bui, Anggota BPK Achsanul Qosasi Pikir-pikir

Nasional
Terima Banyak Keluhan Soal Pengelolaan Kratom, Moeldoko: Masyarakat Harus Dapat Kepastian

Terima Banyak Keluhan Soal Pengelolaan Kratom, Moeldoko: Masyarakat Harus Dapat Kepastian

Nasional
Uang Rekening Judi 'Online' yang Disita Bakal Masuk Kas Negara

Uang Rekening Judi "Online" yang Disita Bakal Masuk Kas Negara

Nasional
Sadikin Rusli, Perantara Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara

Sadikin Rusli, Perantara Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara

Nasional
PDI-P Duga Jokowi Cawe-cawe pada Pilkada, Gerindra Sindir Perolehan Suara Seperti 'HP Lowbatt'

PDI-P Duga Jokowi Cawe-cawe pada Pilkada, Gerindra Sindir Perolehan Suara Seperti "HP Lowbatt"

Nasional
Gerindra Buka Opsi Majukan Kaesang di Jakarta Selain Ridwan Kamil

Gerindra Buka Opsi Majukan Kaesang di Jakarta Selain Ridwan Kamil

Nasional
ICW Minta KPK Ungkap jika Ada Pihak yang Menjadi 'Sponsor' Suap Harun Masiku

ICW Minta KPK Ungkap jika Ada Pihak yang Menjadi "Sponsor" Suap Harun Masiku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com