KPK Periksa 6 Saksi Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan di Bengkalis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam saksi terkait dugaan korupsi pada proyek pembangunan Jalan Lingkar Batu Barat Duri, di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2013-2015, Rabu (17/2/2021).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, enam saksi diperiksa untuk tersangka Direktur PT Arta Niaga Nusantara (PT ANN) Melia Boentaran.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MB (Melia Boentaran)," kata Ali dalam keterangannya, Rabu.

Baca juga: Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Bengkalis, Ini Peran 2 Tersangka yang Ditahan KPK

Ali mengatakan, enam saksi yang diperiksa hari ini yaitu, Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Bengkalis Tarmizi dan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Syafrizan.

Kemudian empat pegawai negeri sipil, yakni Wandala Adi Putra, Rafiq Suhanda, Edi Sucipto dan Edi Kurniawan.

"Pemeriksaan dilakukan di Kepolisian Daerah Riau," ucap Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 10 tersangka.

Terdapat empat proyek peningkatan jalan yang diduga dikorupsi yaitu Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Jalan Lingkar Barat Duri, dan Jalan Lingkar Timur.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, diduga perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 475 miliar.

Baca juga: KPK Tahan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis

Sepuluh tersangka terdiri dari para pejabat proyek, kontraktor atau rekanan, serta pihak-pihak lain yang diduga turut serta dalam penganggaran dan pelaksanaan proyek.

Para tersangka itu adalah Muhammad Nasir selaku pejabat pembuat komitmen dan Tirtha Adhi Kazmi selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan.

Kemudian, delapan orang kontraktor yaitu Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Victor Sitorus, dan Suryadi Halim.

Atas perbuatannya, mereka disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.