Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul Usulan Lockdown Pulau Jawa, Ini Kata Satgas Covid-19

Kompas.com - 29/01/2021, 10:04 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, dalam membuat kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19, pemerintah mempertimbangkan seluruh sektor yang mungkin terdampak.

Hal ini Wiku sampaikan merespons munculnya usulan agar pemerintah menerapkan lockdown di Pulau Jawa demi menekan lonjakan kasus Covid-19.

"Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa dalam membuat kebijakan nasional seluruh sektor terdampak harus menjadi bahan pertimbangan," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/1/2021).

Wiku mengatakan, keputusan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat disesuaikan dengan kondisi dan risiko penularan Covid-19 di suatu daerah.

Baca juga: Hadapi Covid-19, Panglima TNI Lantik 164 Perwira Khusus Tenaga Kesehatan

Di Pulau Jawa sendiri, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak pertengahan Januari 2021. Kebijakan ini juga diterapkan di Pulau Bali.

Harapannya, melalui PPKM laju penularan Covid-19 dapat ditekan di wilayah tersebut.

Selain pembatasan kegiatan, kata Wiku, pemerintah juga terus meningkatkan upaya 3T yakni testing, tracing, dan treatment.

Langkah ini diambil sebagai deteksi dini dan pemetaan terhadap mereka yang positif Covid-19 atau yang kontak erat dengan pasien Covid-19.

"Tentunya upaya 3T ini tidaklah mudah dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dengan banyaknya jumlah penduduk," ujar Wiku.

"Hal ini menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan efektivitas upaya 3T dalam menangani panami Covid-19," tuturnya.

Baca juga: Soal Penerapan Pajak Digital, Sri Mulyani: Dibutuhkan di Masa Pandemi Covid-19

Adapun kebijakan PPKM saat ini memasuki jilid kedua. Kebijakan yang semula dijadwalkan berakhir pada 25 Januari 2021 itu diperpanjang 14 hari, mulai 26 Januari hingga 8 Febuari 2021.

Perpanjangan kebijakan ini diputuskan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet yang digelar Kamis (21/1/2021).

Sama seperti PPKM 11-25 Januari, pembatasan jilid 2 ini tetap diberlakukan di 7 provinsi. Ketujuhnya yakni, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, lockdown akan mematikan ekonomi.

Menurutnya, jika Indonesia menerapkan lockdown, keadaan akan seperti Vietnam saat diinvasi Amerika Serikat.

Baca juga: Menkes: Kalau Lockdown kayak Perang Amerika-Vietnam

"Pak Presiden kasih saran ke saya, ini kalau lockdown, ekonomi akan jatuh sekali. Itu kalau lockdown kayak perang Amerika-Vietnam, (tapi) kita tidak tahu perang musuh ada di mana," kata Budi Gunadi saat jumpa pers di Grha Sabha Pramana UGM, Kamis (28/1/2021).

Selain itu, Budi Gunadi merasa lockdown dalam skala besar bisa dihindari, asalkan titik penyebaran Covid-19 diketahui.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com