PPKM Dianggap Belum Efektif, Anggota DPR Usul "Lockdown Akhir Pekan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay mengatakan, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang kini diperpanjang pemerintah belum terbukti berhasil mengendalikan kasus Covid-19.

Ia pun mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan "lockdown akhir pekan" untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Apakah PPKM berhasil atau tidak, perlu penjelasan lebih detail sehingga tidak dianggap suatu kegagalan. Yang sekarang ini kan hanya mengubah jam operasional (mal dan restoran) dari jam 19.00 jadi 20.00. Maka, saya sebetulnya mengusulkan adanya lockdown akhir pekan," kata Saleh saat dihubungi, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: PPKM Jilid II, Warga Luar Kota yang Akan Masuk Cilacap Wajib Kantongi Surat Bebas Covid-19

Saleh menjelaskan "lockdown akhir pekan" yang diusulkannya itu mengatur masyarakat tidak boleh beraktivitas di luar rumah sejak Jumat malam hingga Minggu malam. Masyarakat kembali beraktivitas pada Senin pagi.

Ia mengatakan, mereka yang boleh beraktivitas pada akhir pekan itu hanya yang menjalankan tugas esensial.

"Artinya ada tiga malam dua hari di mana masyarakat diam di rumah masing-masing tidak boleh keluar. Saya yakin ini dampaknya lebih luas daripada PPKM. Yang berkeliaran tanpa alasan jelas harus didenda," jelasnya.

Menurutnya, ide "lockdown akhir pekan" ini tidak akan mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Kegiatan ekonomi bisa berjalan pada Senin hingga Jumat malam.

Baca juga: Pemkot Banjarmasin Terapkan PPKM Transisi Selama 7 Hari

"Jadi tidak terlalu mengganggu perekonomian. Dan biasanya memang pada akhir pekan justru yang banyak orang keluar maka itu yang perlu kita tertibkan," tegas Saleh.

PPKM di Jawa dan Bali "jilid II" telah dimulai sejak 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Perpanjangan ini karena hasil PPKM periode pertama yang belum maksimal.

Hasil evaluasi pada 11-18 Januari 2021, diketahui bahwa sebanyak 46 kabupaten/kota mengalami peningkatan kasus aktif.