Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disabilitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Kompas.com - 01/12/2020, 15:44 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, 25 persen responden penyandang disabilitas di DKI Jakarta memperoleh bantuan sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Survei tersebut dilakukan ICW bersama sejumlah organisasi penyandang disabilitas terhadap 120 responden yang merupakan penyandang disabilitas di wilayah DKI Jakarta.

"Ada 30 responden yang menilai bentuk dan jumlah bansos yang diberikan ini belum sesuai dengan informasi," kata peneliti ICW Dewi Anggraeni dalam diskusi yang disiarkan akun Facebook Sahabat ICW, Selasa (1/12/2020).

"Di antaranya adalah ada pengurangan bansos 18 responden, kualitas bansos tidak layak ada 10 responden, dan seharusnya menerima uang tapi diberikan sembako ada 3 responden," kata Dewi.

Baca juga: Menko PMK Minta Penyaluran Bansos di Papua Dikawal agar Sampai dan Tepat Sasaran

Beberapa contoh pengurangan bansos yang terjadi antara lain mestinya mendapat tiga kardus sembako menjadi dua kardus sembako.

Pengurangan lain, yang seharusnya mendapat Rp 300.000 tapi hanya menerima Rp 150.000.

Selain itu, kata Dewi, ada 33 persen responden yang menyatakan bahwa bansos yang mereka terima belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di tengah pandemi Covid-19.

Alasannya, para responden membutuhkan uang untuk bayar listrik dan sekolah anak, jumlah bansos yang sedikit, serta hanya mendapat bahan makanan pokok tanpa lauk pauk.

Baca juga: Mensos Minta Masyarakat yang Tak Terima Bansos Tidak Nyinyir di Medsos

Dewi menuturkan, 37,5 persen atau 40 responden dalam survei ini merupakan tulang punggung keluarga dengan penghasilan di bawah Rp 2.000.000 per bulan.

Sebanyak 24 orang di antaranya berpenghasilan kurang dari Rp 1.000.000 per bulan dan ada 3 responden yang tidak mempunyai penghasilan meski merupakan tulang punggung keluarga.

Dewi melanjutkan, survei juga menemukan 32 persen responden mengaku tidak didata. Padahal, para responden itu juga bekerja.

"Meski responden ini mendapat bansos, apabila tidak di data secara secara cermat, bagaimana menentukan bansos telah sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan?" ujar Dewi.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com