Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Kompas.com - 25/11/2020, 12:52 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Sosial Juliari Batubara segera menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat pada awal Januari 2021. Penyaluran bansos diharapkan dapat meningkatkan belanja warga. Dengan demikian, ekonomi di lapisan bawah juga bergerak.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 kepada para menteri, kepala lembaga serta kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

"Yang berkaitan dengan bantuan sosial, ini Pak Mensos, di awal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat, kepada masyarakat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

"Agar belanja masyarakat meningkat, agar konsumsi masyarakat meningkat, sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah," tuturnya.

Jokowi meminta para pemangku kepentingan untuk bekerja lebih cepat. Sebab, saat ini Indonesia masih dalam kondisi krisis akibat pandemi.

Ia meminta para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah menunjukkan semangat dan aura yang berbeda dari kondisi normal.

"Sudah sering saya sampaikan, semuanya harus pindah channel ke extraordinary agar program stimulus ini betul-betul bisa berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Jokowi menyampaikan, APBN tahun 2021 akan fokus kepada empat hal, salah satunya perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.

Selain itu, anggaran juga difokuskan untuk penanganan kesehatan, program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha, serta reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial.

Adapun, dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun. Angka ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja negara di APBN 2020.

Jokowi mengatakan, alokasi ini terdiri dari belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp 1.032 triliun dan Rp 795,5 triliun untuk transfer daerah dan dana desa.

Baca juga: Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Alokasi belanja tersebut diperuntukkan bagi pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Misalnya, bidang kesehatan Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,4 triliun, perlindungan sosial Rp 488 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pembangunan teknologi dan informasi Rp 26 triliun dan lainnya.

Jokowi menegaskan, baik APBN maupun APBD harus benar-benar berorientasi untuk rakyat.

"Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-bet dibelanjakan untuk kepentingan rakyat," kata Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X