Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisah Pimpinan KPK Temui Calon Kepala Daerah yang Terang-terangan Ingin Balik Modal

Kompas.com - 26/11/2020, 16:54 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar bercerita soal pengalamannya menemui calon kepala daerah yang terang-terangan ingin balik modal apabila terpilih sebagai kepala daerah.

Lili mengatakan, calon kepala daerah itu berkata bahwa cukup tiga tahun bekerja untuk rakyat dan sisa dua tahunnya digunakan untuk mengambalikan biaya yang telah dikeluarkan.

"Dengan lantang dia mengatakan begini, 'kita cukup tiga tahun bekerja untuk rakyat, dan dua tahun berikutnya kita harus mengembalikan apa yang telah kita keluarkan', dan saya terkaget," kata Lili saat mengisi acara Webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Kamis (26/11/2020).

Lili menuturkan, hal itu terjadi ketika ia sedang berada di sebuah restoran di suatu kota.

Ia menyebut, sang calon kepala daerah duduk di depan tempat duduk Lili. Awalnya, Lili pun mengaku tidak tahu kalau orang tersebut merupakan calon kepala daerah.

"Saya pertama tidak mengenal siapa rombongan yg ada di depan saya tetapi kemudian saya mengamati ternyata itu adalah salah satu calon kepala daerah yang akan ikut dalam kontestasi politik di 9 Desember yang akan datang," ujar Lili.

Baca juga: Bawaslu Masih Temukan Data Ganda di DPT Pilkada 2020

Lili mengaku kesal mendengar pernyataan tersebut. Ia pun langsung mencatat dan akan mengawasi si calon kepala daerah.

"Saya akan mencatat anak tersebut dan saya akan mengikuti perkembangan seterusnya karena kita juga menjadi marah dengan kalimat-kalimat yang demikian dilontarkan di depan para tim suksesnya," kata Lili.

Lili mengatakan, niat untuk mengambalikan modal kampanye memang kerap menjadi alasan pembenar bagi seorang kepala daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Selain mengembalikan biaya kampanye, tak sedikit pula kepala daerah yang melakukan korupsi untuk menyiapkan modal kampanye pilkada berikutnya atau menyiapkan modal bagi anggota keluarganya yang akan maju dalam pilkada.

"Ternyata alasan-alasan pembenar ini, apa ya, kita menjadi pusing karena harusnya itu tidak disampaikan olehnya. Dan ada banyak pintu masuk untuk masuk dalam tindak pidana korupsi itu," ucap Lili.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com