Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lemahnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan yang Picu Lonjakan Kasus Covid-19

Kompas.com - 11/11/2020, 10:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski telah berjalan selama delapan bulan, pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Bahkan di sejumlah daerah, peningkatan kasus justru terjadi hingga akhirnya membuat belasan wilayah kota/kabupaten justru masuk ke dalam wilayah dengan risiko penularan tinggi atau zona merah.

Hal itu tidak terlepas dari kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yang belum maksimal. Padahal, penerapan protokol kesehatan merupakan salah satu kunci untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. 

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengungkapkan, dari tiga hal yang diatur dalam penerapan protokol kesehatan, masyarakat disebut masih kurang patuh dalam penerapan protokol menjaga jarak.

"Ini data selama seminggu terakhir berarti dari Selasa minggu lalu. Ini ternyata yang memakai masker se-Indonesia hampir 85 persen rata-rata. Kemudian yang mampu menjaga jarak hanya 80,73 persen," ujar Sonny dalam sebuah diskusi daring, Selasa (10/11/2020).

Baca juga: Atasi Covid-19, Pemerintah Diminta Maksimal Lindungi Dokter dan Tenaga Kesehatan

Penerapan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak sedianya harus dilakukan secara bersamaan. Ketika ada salah satu yang tidak diterapkan maka potensi penularan virus corona masih cukup tinggi.

"Risiko tertular itu akan turun ya ketika kita cuci tangan, ketika kita pakai masker apalagi maskernya masker bedah, mampu menjaga jarak minimal satu meter. Kalau diterapkan tiga-tiganya kita bisa mengurangi risikonya sampai 99 persen," jelasnya.

Terpisah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan, penting bagi masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pada situasi apapun. Terutama, ketika berada pada situasi dengan tingkat kerumunan tinggi.

Ia menyatakan, virus corona yang menjadi penyebab Covid-19 adalah virus yang tidak bisa dilihat. Bahkan, tidak semua orang yang dinyatakan positif Covid-19 menunjukkan adanya gejala penyakit tersebut sebelum akhirnya menjalani tes.

Baca juga: Berharap pada Vaksin Covid-19

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Saya imbau bagi seluruh elemen masyarakat agar memiliki kepedulian bahwa kita masih berada dalam kondisi pandemi Covid-19," ujar Wiku saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (10/11/2020). 

 

Penularan meningkat

Wiku menuturkan, penanganan pandemi Covid-19 selama sepekan terakhir di sejumlah daerah justru kurang baik. Indikasi ini terlihat dari adanya peningkatan kasus positif Covid-19 sebesar 8,2 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Berdasarkan catatan satgas, ada 19 kabupaten/kota yang masuk ke dalam zona merah risiko penularan virus corona.

"Pada pekan ini, yang menjadi sorotan pada 19 kabupaten/kota yang berpindah dari zona oranye ke zona merah. Padahal, sebelumnya di zona oranye seharusnya bisa berpindah ke zona kuning (risiko rendah)," kata Wiku.

"Apabila masyarakat dan pemerintah daerah lengah, kabupaten/kota di zona oranye dapat berpindah ke zona merah. Dan ini terjadi pada 19 kabupaten/kota pekan ini. Ini menunjukkan Pemerintah Daerah dan masyarakatnya benar-benar lengah," lanjut Wiku.

Baca juga: Kekhawatiran Klaster Baru Covid-19 Setelah Penyambutan Rizieq Shihab...

Adapun 19 daerah yang dimaksud, ialah Kota Bengkulu, Bantul, Bekasi, Cilacap, Magelang, Karanganyar, Semarang, Kota Tegal, Tanah Bumbu, Kotawaringin Timur, Sukamara, Sumbawa, Kota Bima, Kota Kupang, Banggai Kepulauan, Kota Tomohon, Tanah Datar, Kota Gunungsitoli dan Karawang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com