KILAS

Jelang Pilkada, Kominfo Minta Pemilih Gunakan Media Daring untuk Mengenal Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 11/11/2020, 08:02 WIB
Kominfo mengajak masyarakat menggunakan gawai untuk mencari rekam jejak calon kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2020. DOK. Humas KominfoKominfo mengajak masyarakat menggunakan gawai untuk mencari rekam jejak calon kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2020.

KOMPAS.com – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Widodo Muktiyo mengatakan, jelang pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) 2020 pemilih harus bisa memanfaatkan teknologi selama kampanye.

Widodo mencontohkan, pemilih dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dengan mencari seluruh rekam jejak calon kepala daerah dengan menggunakan gawai.

Kampanye kepala daerah tahun ini kami dorong berbasis digital agar pemilih tidak perlu lagi keluar rumah untuk mengenal calon kepala daerah. Cukup lewat media daring saja,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/11/2020).

Widodo menambahkan, pemilih cerdas adalah pemilih yang tidak hanya mampu memanfaatkan perkembangan teknologi, tapi juga pemilih yang kritis, merasa ingin tahu dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang para kandidat kepala daerah.

Baca juga: Cegah Gangguan Jaringan Kampanye Daring, Kominfo Minta KPU Koordinasi dengan Dinas Setempat

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo mencatat penetrasi atau jangkauan digital nasional sebesar 64 persen di seluruh wilayah Indonesia.

Jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2020 tercatat sekitar 175, 5 juta jiwa dari jumlah populasi sebanyak 268.583.016 penduduk.

Penggunaan internet di Indonesia juga melonjak saat memasuki masa pandemi Covid-19. Metode kampanye menggunakan media daring lewat berbagai platform dianggap sangat efektif untuk menggaet pemilih.

Adapun, imbauan ini muncul mengingat Pilkada Serentak 2020 kali ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Dengan begitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang kegiatan yang mendorong orang berkumpul.

Baca juga: Sukseskan Pemilihan Serentak 2020, Kominfo Siap Sokong KPU

Larangan tersebut termasuk seluruh kegiatan kampanye akbar, seperti rapat umum di lapangan terbuka, konser musik, perlombaan olahraga, dan lainnya.

Sebagai gantinya, KPU mengaturnya dengan kampanye lewat media massa atau media sosial (daring).

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasional
Doni Monardo: Hampir Semua Wilayah Pulau Sumatera Zona Merah dan Oranye Covid-19

Doni Monardo: Hampir Semua Wilayah Pulau Sumatera Zona Merah dan Oranye Covid-19

Nasional
75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ini Arahan Jokowi ke Pimpinan KPK, Menpan RB, dan BKN

75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ini Arahan Jokowi ke Pimpinan KPK, Menpan RB, dan BKN

Nasional
Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Nasional
Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Nasional
Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Nasional
Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X