Kasus Suap RAPBD, Tiga Mantan Anggota DPRD Jambi Segera Disidang

Kompas.com - 11/11/2020, 08:53 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga mantan anggota DPRD Jambi Cekman, Parlagutan Nasution, dan Tadjudin Hasan segera disidang sebagai terdakwa kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018.

KPK telah melimpahkan berkas perkara ketiganya ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi, Selasa (10/11/2020).

"Selasa (10/11/2020) Tim Jaksa KPK melimpahkan berkas perkara Terdakwa Cekman, Parlagutan Nasution, dan Tadjudin Hasan ke PN Tipikor Jambi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu(11/11/2020).

Baca juga: KPK Limpahkan Perkara 3 Eks Pimpinan DPRD Jambi ke Pengadilan

Dengan pelimpahan ini, penahanan ketiga terdakwa menjadi kewenangan majelis hakim.

Sedangkan, tempat penahanan para terdakwa masih dititipkan sementara di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

"JPU kemudian akan menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan," ujar Ali.

Ketiga terdakwa akan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam kasus ini, para tersangka diduga menerima suap dari mantan Gubernur Jambi Zumi Zola dan sejumlah pejabat terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Baca juga: KPK Lelang Action Figure Electro hingga Black Panther Milik Zumi Zola Rp 45 Juta

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap terhadap sejumlah anggota DPRD Jambi. KPK telah menjerat Zumi Zola dan beberapa pejabat terkait.

Para pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi itu diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi.

Kemudian, membahas dan menagih uang 'ketok palu', menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp 400 juta hingga Rp 700 juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp 100 juta, Rp 140 juta, atau Rp 200 juta.

Baca juga: KPK Lelang Dua Mobil Milik Zumi Zola



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Nasional
Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

Nasional
PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

Nasional
Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Nasional
Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Nasional
Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Nasional
9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

Nasional
Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Nasional
Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

Nasional
Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Nasional
Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X