Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publik Disebut Tak Puas Kinerja Ma'ruf Amin, Jubir: Wapres Tindak Lanjuti Keputusan Presiden

Kompas.com - 08/11/2020, 11:50 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, peranan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden adalah melakukan tindak lanjut keputusan Presiden.

Mulai dari koordinasi, monitor, dan evaluasi. Tugas tersebut, kata dia, tidak terkait langsung dengan publik.

Hal tersebut disampaikan Masduki menanggapi survei publik yang digelar Indo Barometer yang salah satu hasilnya menunjukkan ketidakpuasan terhadap kinerja Wapres Ma'ruf Amin sebesar 47,4 persen.

"Sebelum ada keputusan Presiden, Wapres berperan memberi masukan. Tentu ini juga banyak yang tidak termonitor publik," ujar Masduki kepada Kompas.com, Minggu (8/11/2020).

"Dan KMA (Kiai Ma'ruf Amin) memang mengambil posisi tidak ingin ada matahari kembar. KMA membuat kiasan dengan main badminton dobel. Satu ke depan, satu ke belakang. Satu ke kanan, satu di tengah atau kiri," lanjut Masduki.

Baca juga: IPO: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Maruf Amin Hanya 33 Persen

Namun dalam survei tersebut, kata dia, yang penting dilihat juga mereka yang puas terhadap kinerja Wapres sebanyak 40,8 persen.

Di antara yang puas tersebut, kata dia, Wapres dinilai berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama sebanyak 36,5 persen.

"Ini kekuatan sosok Wapres yang penting disadari. Pekan lalu, Wapres memberi arahan dan dorongan pada optimalisasi peran forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam menjaga kerukunan beragama," kata dia.

"Kerukunan beragama ini bidang penting. Pak Jokowi pasti sangat terbantu oleh sosok Wapres yang ulama besar," lanjut Masduki.

Selain itu, publik juga memandang Wapres Ma'ruf sebagai orang baik dan sederhana sebanyak 12 persen, menjaga perdamaian 8,6 persen, dan orang bijaksana 6,9 persen.

Hasil survei juga menunjukkan adanya hasil kerja nyata Wapres yang dinilainya tidak sedikit, yakni 16,1 persen.

"Wapres ini bekerja keras dalam menggerakaan ekosistem ekonomi syariah, dengan empat fokus," kata dia.

Keempat fokus tersebut adalah penguatan lembaga keuangan syariah, penguatan industri halal, penguatan dana sosial Islam (zakat, infak, sedakah, dan wakaf, serta penguatan bisnis dan usaha berbasis syariah.

"Itu semua bagian upaya penguatan ekonomi kerakyatan. Basisnya UMKM. Di kalangan yang konsen pada bidang ini, peran Wapres sebagai Ketua Harian KNKES, sangat terasa," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Hasil survei Indo Barometer (IB) menunjukkan, 47,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Ma'ruf Amin setahun setelah dilantik pada Oktober 2019.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com