Publik Disebut Tak Puas Kinerja Ma'ruf Amin, Jubir: Wapres Tindak Lanjuti Keputusan Presiden

Kompas.com - 08/11/2020, 11:50 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, peranan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden adalah melakukan tindak lanjut keputusan Presiden.

Mulai dari koordinasi, monitor, dan evaluasi. Tugas tersebut, kata dia, tidak terkait langsung dengan publik.

Hal tersebut disampaikan Masduki menanggapi survei publik yang digelar Indo Barometer yang salah satu hasilnya menunjukkan ketidakpuasan terhadap kinerja Wapres Ma'ruf Amin sebesar 47,4 persen.

"Sebelum ada keputusan Presiden, Wapres berperan memberi masukan. Tentu ini juga banyak yang tidak termonitor publik," ujar Masduki kepada Kompas.com, Minggu (8/11/2020).

"Dan KMA (Kiai Ma'ruf Amin) memang mengambil posisi tidak ingin ada matahari kembar. KMA membuat kiasan dengan main badminton dobel. Satu ke depan, satu ke belakang. Satu ke kanan, satu di tengah atau kiri," lanjut Masduki.

Baca juga: IPO: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Maruf Amin Hanya 33 Persen

Namun dalam survei tersebut, kata dia, yang penting dilihat juga mereka yang puas terhadap kinerja Wapres sebanyak 40,8 persen.

Di antara yang puas tersebut, kata dia, Wapres dinilai berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama sebanyak 36,5 persen.

"Ini kekuatan sosok Wapres yang penting disadari. Pekan lalu, Wapres memberi arahan dan dorongan pada optimalisasi peran forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam menjaga kerukunan beragama," kata dia.

"Kerukunan beragama ini bidang penting. Pak Jokowi pasti sangat terbantu oleh sosok Wapres yang ulama besar," lanjut Masduki.

Selain itu, publik juga memandang Wapres Ma'ruf sebagai orang baik dan sederhana sebanyak 12 persen, menjaga perdamaian 8,6 persen, dan orang bijaksana 6,9 persen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Nasional
Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Nasional
Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Nasional
Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Nasional
Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Nasional
Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X