Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Kompas.com - 21/10/2020, 06:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Gelombang protes elemen masyarakat, mulai dari kelompok buruh, akademisi, mahasiswa, hingga aktivis mewarnai peringatan setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Selasa (20/10/2020).

Disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada 5 Oktober lalu menjadi pemantik protes tersebut.

Namun sejak awal, pembahasan RUU ini memang telah memunculkan kegaduhan publik.

Baca juga: Setahun Jokowi-Ma’ruf, Peneliti LIPI Nilai Hanya Infrastruktur yang Tampak Hasilnya

Dalam tuntutannya, mahasiswa dan buruh meminta Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu untuk membatalkan seluruh isi UU Cipta Kerja. Sebab, UU ini dinilai banyak memuat aturan yang merugikan pekerja di Indonesia.

“Aliansi BEM SI menyatakan, akan kembali turun aksi untuk mendesak Presiden RI segera mencabut UU Cipta Kerja dan kami tetap menyampaikan mosi tidak percaya ke pemerintah dan wakil rakyat yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Remy Hastian dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Hari Ini, 2.150 Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Berhadapan dengan 10.000 Aparat di Jakarta

Tak hanya dengan turun ke jalan, ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah dan DPR juga ramai diperbincangkan di jagat maya. Bahkan di Twitter, tagar #mositidakpercaya sempat menjadi trending topic pertama di Indonesia.

BEM Universitas Indonesia melalui akun Twitter resmi mereka, @BEMUI_Official bahkan terus mengabarkan secara langsung aksi penyampaian pendapat yang mereka lakukan bersama aliansi lainnya antara lain Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Federasi Pelajar Indonesia (FIJAR) dan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI).

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Formappi: Parlemen Jadi Macan Ompong

Sejak pukul 12.00 WIB, akun Twitter tersebut telah mengunggah post terkait rencana pergerakan mereka. Tak hanya mengunggah twit, akun yang diikuti sekitar 65.800 followers itu juga mengunggah sejumlah foto dan video kegiatan mereka.

LIVE REPORT [12.00 WIB] Massa aksi UI telah berkumpul di UI Salemba dan akan melakukan long march ke Patung Kuda Bundaran HI bersama dengan aliansi lainnya, yaitu FRI, Gebrak, FIJAR dan KRPI #MosiTidakPercaya #BatalkanOmnibusLaw #JegalSampaiBatal #HentikanRepresifitasAparat”.

Baca juga: 5 Regulasi Kontroversial dalam Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf

LIVE REPORT [17.40 WIB] Massa UI berangsur mundur ke titik evakuasi karena kondisi sudah mulai tidak kondusif diakibatkan polisi yang mulai membubarkan massa secara paksa. #MosiTidakPercaya #BatalkanOmnibusLaw #JegalSampaiBatal #HentikanRepresifitasAparat”.

Cuitan dengan tagar yang sama juga disampaikan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia melalui akun Twitter resmi mereka yang telah terverifikasi atau centang biru, @YLBHI.

Stop Anarkisme, Premanisme, dan Brutalitas yang dilakukan anggota Polri pada rakyat yang menyatakan pendapat dengan damai. #SikapCerdasStopBrutalitas #MosiTidakPercaya #BatalkanOmnibusLaw #WhatsHappeningInIndonesia”.

Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen Jakarta melalui akun @AJI_JAKARTA mengunggah gambar Presiden Jokowi yang tengah memegang enam buku bertuliskan UU PSDN, UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU KPK, UU MK, UU No 2 Tahun 2020, dan UU Minerba.

Baca juga: Setahun Pemerintahan Jokowi, Peneliti LIPI: Momentum Menguji Kabinet

Di dalam gambar tersebut terdapat tulisan “Jalan Menuju Kekuasaan Tanpa Batas Telah Terbentang, Selamat Datang Otoritarianisme”. Selain itu pada cuitan yang diunggah AJI Jakarta menuliskan “#CabutOmnibusLaw #MosiTidakPercaya”.

#ReformasiDikorupsi

Bukan kali ini saja pemerintah mendapat kritik tajam dari publik. Usai terpilih kembali sebagai Presiden untuk periode kedua, Jokowi justru didemo oleh sejumlah elemen masyarakat, aktivis serta mahasiswa menjelang akhir periode pertama pemerintahannya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com