Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Setahun menjabat sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin lebih banyak menangani pengembangan ekonomi syariah dan persoalan stunting.

Saat awal menjabat sebagai Wapres, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dirinya telah berbagi tugas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat itu, Ma'ruf mengatakan bahwa ia ditugasi Presiden membantu di bidang penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Secara khusus saya ditugasi beberapa tugas. Salah satunya kemiskinan, stunting, mungkin juga nanti penanggulangan bencana. Kemudian juga pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena berkaitan dengan kemiskinan dan juga ada pendidikan," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Baca juga: Maruf Amin Ungkap Pembagian Tugas Presiden dan Wapres

Ia menambahkan, penugasan tugas merupakan upaya agar visi-misi Presiden Joko Widodo menyejahterakan dan memajukan SDM Indonesia bisa terealisasi.

Ekonomi dan keuangan syariah

Presiden juga menugaskan Ma'ruf mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia. Ma'ruf mengatakan, potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar namun belum teroptimalkan.

Dalam hal ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah pun kemudian melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut lewat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang KNEKS.

KNEKS dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi selaku Ketua dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Wakil Ketua merangkap Ketua Harian.

Baca juga: Wapres Harap Sistem Pembayaran Digital Syariah Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Anggotanya terdiri dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian BUMN, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Setidaknya ada empat hal yang menjadi fokus dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yakni pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah.

"Kepada semua pihak, terutama para pegiat ekonomi syariah supaya terus mengembangkan diri untuk mengembangkan usaha dan produknya karena memang tuntutan produk-produk sesuai syariah semakin besar," ujar Ma'ruf dalam dialog virtual, Kamis (7/8/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Karakteristik Ekonomi Syariah di Indonesia Beda dengan Negara Lain

Selain produk, kata dia, beberapa sektor lain seperti jasa dan wisata syariah dengan label halal tengah banyak diminati berbagai negara lain.

Tak hanya di negara yang mayoritas muslim, tetapi juga negara yang minoritas Muslim. Contohnya beberapa negara yang menggalakkan wisata halal adalah Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan.

Bahkan, kata dia, Korea Selatan meminta sertifikasi halal kepada Indonesia untuk produk kosmetik yang mereka produksi.

"Oleh karena itu, prospek ekonomi dan keuangan syariah begitu besar sehingga para pegiat itu harus memiliki semangat (mengembangkan)," kata dia.

Baca juga: Wapres Harap Sistem Pembayaran Digital Syariah Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah