Penolakan UU Cipta Kerja, Ketua MPR Minta Pemerintah dan DPR Buka Ruang Dialog

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta DPR dan pemerintah membuka ruang dialog dengan kelompok masyarakat untuk membahas RUU Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober.

Hal ini menyusul gelombang aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020), di sejumlah daerah.

Bambang mengatakan, DPR dan pemerintah perlu mengajak pihak terkait, seperti pemimpin buruh, organisasi keagamaan, dosen, dan guru besar yang menolak pengesahan UU.

"Pemerintah dan DPR RI membuka ruang dialog dengan sejumlah pihak terkait peraturan tersebut, di antaranya pemimpin buruh, organisasi keagamaan, dosen, guru besar, dan pihak lain yang menolak RUU Cipta Kerja untuk disahkan," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: ADPPI: Aspirasi Daerah Penghasil Panas Bumi Terakomodir UU Cipta Kerja

Ia juga mengajak masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan lebih tertib dan tidak membuat kekacauan yang kemudian menyebabkan kerusakan fasilitas umum.

Di lain sisi, Bambang meminta polisi tidak bertindak berlebihan dalam menghadapi massa aksi dengan mengedepankan sikap persuasif.

"Mendorong pemerintah dan aparat keamanan bersikap persuasif dalam mengendalikan massa agar tidak melakukan aksi dengan anarkis, serta bersikap tegas terhadap peserta aksi yang melakukan kerusuhan dan mengganggu ketertiban umum," ujar Bambang.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

Ia mengimbau massa demonstrasi untuk tidak melakukan tindakan anarkistis.

Ia juga meminta aparat penegak hukum menjaga dan melindungi hak asasi manusia para pengunjuk rasa.

"Karena unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di depan umum dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara republik Indonesia," ujar Anwar.

Baca juga: Mogok Nasional Berakhir, KSPI Akan Lanjutkan Penolakan UU Cipta Kerja ke MK

Presiden Joko Widodo pun didesak untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Anwar mengatakan, hak asasi manusia setiap warga harus dihargai.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi tak boleh membiarkan aparat melakukan tindakan brutal.

"Jangan membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan yang brutal dan tindakan yang tidak terkontrol dalam menangani unjuk rasa," kata dia.