Wapres Sebut UMKM Sebagai Salah Satu Pilar Ekonomi Kerakyatan

Kompas.com - 09/10/2020, 13:24 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan di ulnag tahun DPD RI ke-16, Kamis (1/10/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan di ulnag tahun DPD RI ke-16, Kamis (1/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa usaha mikro kecil menengah ( UMKM) merupakan salah satu dari dua pilar penopang ekonomi kerakyatan di Tanah Air.

Oleh karena itu, UMKM pun harus mendapatkan perhatian ekstra dari semua kalangan. Termasuk dari Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN).

"Pilar pertama adalah gerakan pemberdayaan UMKM sebagai sektor yang paling banyak menjangkau masyarakat," kata Ma'ruf dalam acara harlah ke-9 HPN yang digelar secara daring, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Wapres Akui Upaya Pemerintah Bantu UMKM Belum Optimal

Menurut Ma'ruf, kesuksesan pengembangan dan pemberdayaan UMKM merupakan pintu gerbang bagi terwujudnya keadilan ekonomi.

Termasuk juga UMKM dapat memberikan pemerataan hasil pembangunan di Indonesia.

Apalagi, kata dia, warga Nahdlatul Ulama (NU) ada banyak yang bergerak di sektor UMKM.

Sementara itu, pilar kedua ekonomi kerakyatan menurut Ma'ruf adalah gerakan filantropi berupa optimasi potensi zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai Islamic Social Fund.

Baca juga: Wapres: APBN 2021 Diarahkan untuk Penggunaan Produk Lokal, Dorong UMKM

Sebagai organisasi muslim yang besar, kata dia, potensi filantropi dari NU sangat besar sehingga peran Lembaga Amil Zakat NU (LAZISNU) pun akan lebih besar.

"Apabila kesadaran berzakat, berinfaq, bersedekah, dan berwakaf itu digalang terus dan dimanfaatkan menjadi modal produktif bagi jutaan UMKM aktif di kota dan desa, maka akan menjadi faktor pembeda bagi pembangunan ekonomi nasional," kata Ma'ruf.

Hal tersebut diharapkan Ma'ruf dapat berkontribusi pada kehidupan masyarakat yang lebih adil dan makmur serta terjamin dan sejahtera kehidupannya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X