Kompas.com - 09/10/2020, 13:39 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APresiden Joko Widodo meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta membuka ruang dialog yang seluas-luasnya terkait penolakan buruh pada omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Komunikasi dinilai penting untuk merespons masifnya demonstrasi massa menentang undang-undang yang baru saja disahkan DPR itu.

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan, Presiden Joko Widodo sebagai inisiator UU Cipta Kerja semestinya mengundang pihak-pihak terkait untuk berdialog, mulai dari pemimpin buruh, organisasi keislaman, dosen, hingga guru besar yang menolak pengesahan UU.

"Perlu ada dialog dengan mereka karena di dalam masyarakat terdapat ketidakpercayaan," kata Azyumardi seperti dilansir Kompas.id, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Banyak Penolakan, Ruang Dialog UU Cipta Kerja Perlu Dibuka

Berkaitan dengan masifnya unjuk rasa, Azyumardi mengimbau tokoh dan pemimpin demonstran untuk mengendalikan massa agar tak bertindak anarkistis.

Tindakan anarkistis, kata dia, akan berujung pada perusakan fasilitas umum yang merugikan publik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, polisi juga diminta untuk tidak bertindak berlebihan. Menurut Azyumardi, Kepala Polri perlu menginstruksikan jajarannya di lapangan supaya tetap melakukan pengamanan secara terkontrol dan terukur.

Seruan membuka ruang dialog seluas-luasnya disampaikan pula oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Ia mengatakan, pemerintah dan DPR perlu mengundang sejumlah pimpinan buruh, organisasi keagamaan, dosen, guru besar, dan pihak lain yang selama ini kerap menyuarakan penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja untuk menjelaskan poin-poin yang dinilai merugikan mereka.

Baca juga: Draf UU Cipta Kerja yang Rupanya Belum Final...

"Mendorong dibukanya ruang dialog dengan sejumlah pihak guna memberikan pemahaman dan kepercayaan kepada masyarakat umumnya dan buruh khususnya," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

Nasional
Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Nasional
Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Nasional
Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Nasional
Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

Nasional
Sudut Pandang Lain Kasus Menteri Agama Yaqut: Kemenag Hadiah untuk NU

Sudut Pandang Lain Kasus Menteri Agama Yaqut: Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi di Banjarnegara, KPK Panggil Ajudan Budhi Sarwono

Kasus Dugaan Korupsi di Banjarnegara, KPK Panggil Ajudan Budhi Sarwono

Nasional
Satu Bulan Lebih Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19

Satu Bulan Lebih Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Pulang Kampung pada Libur Akhir Tahun

Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Pulang Kampung pada Libur Akhir Tahun

Nasional
Catatan Amnesty soal Berbagai Kekerasan Polisi dan Pentingnya Diusut Tuntas

Catatan Amnesty soal Berbagai Kekerasan Polisi dan Pentingnya Diusut Tuntas

Nasional
Menteri PANRB Akan Pecat ASN yang Terlibat Kecurangan Seleksi CASN 2021

Menteri PANRB Akan Pecat ASN yang Terlibat Kecurangan Seleksi CASN 2021

Nasional
Kementerian PPPA Catat 24.352 Kasus Kekerasan Perempuan pada 2019-2020

Kementerian PPPA Catat 24.352 Kasus Kekerasan Perempuan pada 2019-2020

Nasional
Pimpinan DPR Usul Jokowi Pilih Jubir yang 'Smart', Komunikatif, dan Energik

Pimpinan DPR Usul Jokowi Pilih Jubir yang "Smart", Komunikatif, dan Energik

Nasional
Masih di Sekitaran Pembantaian Tragedi 1965

Masih di Sekitaran Pembantaian Tragedi 1965

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Harapan ASEAN ke AS: Perdamaian hingga Pemulihan Ekonomi

Jokowi Sampaikan 3 Harapan ASEAN ke AS: Perdamaian hingga Pemulihan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.