Wapres: Netralitas ASN Landasan Utama Reformasi Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa netralitas aparatur sipil negara (ASN) sangat penting untuk percepatan reformasi birokrasi.

Apalagi saat ini pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan digelar secara serentak pada 9 Desember 2020 yang berpotensi terjadi pelanggaran netralitas ASN.

Ditambah lagi reformasi birokrasi merupakan salah satu visi misi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

"Netralitas merupakan landasan utama bagi terwujudnya percepatan reformasi birokrasi," kata Ma'ruf di acara Kampanye Virtual Gerakan Nasional ASN, yang digelar Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Wapres Ungkap Potensi Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada

Ma'ruf mengatakan, netralitas harus dilakukan oleh seluruh ASN untuk menjaga dan menangkal politisasi birokrasi.

Ma'ruf juga meyakini bahwa menjaga netralitas ASN akan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak.

"Birokrasi profesional merupakan penentu terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance)," kata Ma'ruf.

Bagi kepala daerah, kata dia, target-target kinerja pemerintahan akan tercapai dengan baik karena ASN lebih fokus pada kinerja dan tidak dilibatkan dalam aktivitas politik.

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Wapres Ingatkan soal Netralitas ASN

Kemudian, bagi birokrasi, netralitas ASN akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penerapan sistem merit serta membuat birokrasi menjadi independen, transparan, dan akuntabel.

"Bagi pegawai ASN, pengembangan karir akan lebih terbuka dengan berpedoman pada integritas, kompetensi, dan kinerja. Tidak dipengaruhi kedekatan ASN dengan penguasa atau tokoh berpengaruh," kata dia.

Sementara bagi masyarakat, netralitas ASN akan menghasilkan kohesi sosial yang tinggi dengan masyarakat.

Dengan demikian kepercayaan masyarakat pun akan meningkat karena dilayani dan diperlakukan adil.