Kompas.com - 07/10/2020, 10:36 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin dalam testimoni virtual Hari Batik Nasional di acara pagelaran Hybrid Fashion Show, Karisma Batik 2020: Bangga Pakai Batik, Jumat (2/10/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin dalam testimoni virtual Hari Batik Nasional di acara pagelaran Hybrid Fashion Show, Karisma Batik 2020: Bangga Pakai Batik, Jumat (2/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan kembali soal netralitas aparatur sipil negara (ASN), terutama jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang digelar 9 Desember.

Ia mengatakan, netralitas merupakan prinsip utama dari sikap dan perilaku ASN.

"Sebagai Wakil Presiden RI dan selaku Ketua Komite Percepatan Reformasi Birokrasi Nasional, saya selalu mengingatkan bahwa netralitas adalah prinsip utama bagi sikap dan perilaku ASN," ujar Ma'ruf di acara Kampanye Virtual Gerakan Nasional ASN, yang digelar Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Wapres Minta Polri Antisipasi Pelanggaran Pilkada dan Jaga Netralitas

Ma'ruf mengatakan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pelayan publik, ASN harus bersikap adil, tidak berpihak, dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan siapa pun, baik pribadi, kelompok, maupun golongan.

Sebab, kata dia, netralitas merupakan landasan utama bagi terwujudnya percepatan reformasi birokrasi di Tanah Air.

"Netralitas harus dilakukan seluruh pegawai ASN untuk menjaga dan menangkal politisasi birokrasi," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika politisasi birokrasi terjadi, kata dia, tujuan untuk membangun birokrasi profesional semakin jauh.

Apalagi birokrasi profesional merupakan penentu terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance).

Ma'ruf juga yakin bahwa menjaga netralitas ASN akan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak.

Bagi kepala daerah, kata dia, target-target kinerja pemerintahan akan tercapai dengan baik karena ASN lebih fokus pada kinerja dan tidak dilibatkan dalam aktivitas politik.

Baca juga: Bawaslu Usut 82 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Sulsel

Kemudian, bagi birokrasi, netralitas ASN akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penerapan sistem merit serta membuat birokrasi menjadi independen, transparan, dan akuntabel.

"Bagi pegawai ASN, pengembangan karier akan lebih terbuka dengan berpedoman pada integritas, kompetensi, dan kinerja. Tidak dipengaruhi kedekatan ASN dengan penguasa atau tokoh berpengaruh," kata dia.

Sementara itu, bagi masyarakat, netralitas ASN akan menghasilkan kohesi sosial yang tinggi dengan masyarakat.

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat pun akan meningkat karena dilayani dan diperlakukan adil.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Dekat Jembatan Dewi Sartika Depok

Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Dekat Jembatan Dewi Sartika Depok

Nasional
Jokowi dan 'Corona End Game'

Jokowi dan "Corona End Game"

Nasional
Tanggapi Penolakan PPKM, Mahfud MD: Pemerintah Harus Ambil Keputusan, Semua Saran Sudah Didengar

Tanggapi Penolakan PPKM, Mahfud MD: Pemerintah Harus Ambil Keputusan, Semua Saran Sudah Didengar

Nasional
Dosen: Kehancuran UI lewat PP 75/2021 Itu Keniscayaan

Dosen: Kehancuran UI lewat PP 75/2021 Itu Keniscayaan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Langgar Protokol Kesehatan

Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok Manfaatkan Situasi Pandemi untuk Serang Pemerintah

Mahfud Sebut Ada Kelompok Manfaatkan Situasi Pandemi untuk Serang Pemerintah

Nasional
Rakor dengan Wapres, Ganjar Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 di Jateng

Rakor dengan Wapres, Ganjar Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 di Jateng

Nasional
Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Dorong Riset Olahan Rumput Laut Nirlimbah

Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Dorong Riset Olahan Rumput Laut Nirlimbah

Nasional
Wapres Minta Pemda Sigap Salurkan Bansos Saat PPKM Level 4

Wapres Minta Pemda Sigap Salurkan Bansos Saat PPKM Level 4

Nasional
Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Nasional
Ada Imbauan Aksi 'Jokowi End Game', Lalu Lintas dari Bundaran HI Menuju Istana Negara Akan Disekat

Ada Imbauan Aksi "Jokowi End Game", Lalu Lintas dari Bundaran HI Menuju Istana Negara Akan Disekat

Nasional
Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Nasional
UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
Menkominfo: Tertib Protokol 3M dan Siap di Vaksin, Kunci Penanganan Pandemi Covid-19

Menkominfo: Tertib Protokol 3M dan Siap di Vaksin, Kunci Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X