Wapres Ungkap Potensi Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada

Kompas.com - 07/10/2020, 11:33 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin dalam testimoni virtual Hari Batik Nasional di acara pagelaran Hybrid Fashion Show, Karisma Batik 2020: Bangga Pakai Batik, Jumat (2/10/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin dalam testimoni virtual Hari Batik Nasional di acara pagelaran Hybrid Fashion Show, Karisma Batik 2020: Bangga Pakai Batik, Jumat (2/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang berpotensi terjadi jelang pemilihan kepala daerah ( Pilkada) 2020 harus diperhatikan.

Sebab, kata dia, dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 pada 25 Februari 2020 dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), netralitas ASN merupakan salah satu dari lima indikator dominan sub dimensi kerawanan pemilu.

"Beberapa pelanggaran netralitas ASN yang perlu mendapat perhatian antara lain memberikan dukungan kepada pasangan calon di media sosial atau media massa, melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik," ujar Ma'ruf di acara Kampanye Virtual Gerakan Nasional ASN, yang digelar Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Wapres Ingatkan soal Netralitas ASN

"Kemudian turut menyosialisasikan, menghadiri kegiatan yang menguntungkan bakal calon, mendeklarasikan diri sebagai bakal calon, mengajak atau mendukung bakal calon, dan melakukan pergantian pejabat dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon," terang Ma'ruf.

Hal tersebut, kata dia, merupakan kondisi nyata di lapangan yang belum sesuai harapan dan amanat undang-undang (UU) tentang netralitas ASN.

Sebab, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 2 huruf f menyebutkan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas.

Baca juga: Bawaslu Usut 82 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Sulsel

Dengan demikian, netralitas pun merupakan prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku yang tidak dapat dipisahkan dari ASN.

Hal tersebut juga sudah diperkuat dengan dikeluarkannya Pedoman Pengawasan Netralitas ASN pada 10 September 2020 dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) lima institusi negara.

Kelima institusi tersebut yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Baca juga: Bawaslu: 224 Calon Petahana Berpotensi Salah Gunakan Netralitas ASN di Pilkada

"SKB ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang netral, objektif, dan akuntabel khususnya terkait pengawasan netralitas ASN," kata dia.

Namun menurut laporan terakhir Bawaslu, kata dia, dalam kurun waktu seminggu masa kampanye Pilkada 2020, telah ada 1.300 laporan masyarakat tentang pelanggaran di dalam tahapan pelaksanaan Pilkada 2020.

Dari jumlah tersebut, kata dia, sebanyak 600 di antaranya terkait dengan netralitas ASN.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Nasional
Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Nasional
Kasus Kontroversi 'Swab Test', Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Kasus Kontroversi "Swab Test", Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Nasional
Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Mandiri Dinilai Berpotensi Gagalkan Target Herd Immunity

Vaksinasi Covid-19 Mandiri Dinilai Berpotensi Gagalkan Target Herd Immunity

Nasional
Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Epidemiolog Ingatkan soal Keterbukaan Pemerintah

Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Epidemiolog Ingatkan soal Keterbukaan Pemerintah

Nasional
Saat Mobil Jokowi dan Rombongan Terjang Banjir di Kalimantan Selatan

Saat Mobil Jokowi dan Rombongan Terjang Banjir di Kalimantan Selatan

Nasional
HUT PDI-P ke-48 Raih 3 Rekor Muri, Megawati: Saya Bangga Sekali

HUT PDI-P ke-48 Raih 3 Rekor Muri, Megawati: Saya Bangga Sekali

Nasional
Kabar Hoaks Kasdim Gresik Meninggal Usai Divaksin, Ini Penjelasan Kapendam Brawijaya

Kabar Hoaks Kasdim Gresik Meninggal Usai Divaksin, Ini Penjelasan Kapendam Brawijaya

Nasional
31 Unit Donor Darah PMI MIliki Peralatan Pengelolaan Plasma Konvalesen

31 Unit Donor Darah PMI MIliki Peralatan Pengelolaan Plasma Konvalesen

Nasional
Menag Ungkap Kendala Pembelajaran Jarak Jauh di Madrasah

Menag Ungkap Kendala Pembelajaran Jarak Jauh di Madrasah

Nasional
Kasus Asabri, Kejagung Periksa 4 Saksi

Kasus Asabri, Kejagung Periksa 4 Saksi

Nasional
Satgas Covid-19: Sistem Kesehatan Kita Tertekan Hebat

Satgas Covid-19: Sistem Kesehatan Kita Tertekan Hebat

Nasional
Kalla: Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 1 Juta pada Akhir Januari

Kalla: Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 1 Juta pada Akhir Januari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X