Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paham Ekstremisme Dinilai Sama Bahayanya dengan Virus Corona

Kompas.com - 27/08/2020, 17:39 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bahaya paham ekstremisme di masyarakat sama seperti penyakit Covid-19 yang ditimbulkan akibat virus SARS-CoV-2.

Demikian diungkapkan Team Leader Convey Indonesia Jamhari Makruf di dalam sebuah acara seminar daring, Kamis (27/8/2020).

"Yang namanya kekerasan ekstrem atau ekstremis yang berbasis kekerasan itu sangat berbahaya," ujar Jamhari.

Baca juga: BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

"Ibarat penyakit, saya kira kekerasan ekstrem ini seperti coronavirus dan itu bisa menyebar ke mana-mana," lanjut dia.

Convey Indonesia adalah proyek tahunan hasil kerja sama antara UNDP dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bergerak di bidang pemantauan paham ekstremisme dalam pendidikan agama.

Jamhari melanjutkan, orang yang terpapar ekstremisme sering kali tak menyadarinya.

"Kalau virus corona, ada OTG, orang tanpa gejala. Barangkali juga ada masyarakat yang secara tidak sadar mereka sudah terpapar oleh virus-virus ekstremisme tanpa sadar," ujar dia.

Baca juga: Intoleransi dan Ekstremisme Dinilai Jadi Sumber Kekerasan di RI

Ia pun mengingatkan bahwa mengatasi bahaya dari paham ekstremisme bukan hanya pekerjaan pemerintah, melainkan harus jadi pekerjaan bersama.

Perlu ada kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi yang ada di masyarakat sipil, institusi pendidikan, lembaga agama, bahkan kalangan swasta.

"Ini adalah keharusan yang perlu kita lakukan bagaimana kita memperkuat partnership dan knowledge based approach, semua kegiatannya harus berbasis pada ilmu pengetahuan sehingga bisa terukur," kata Jamhari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com