Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

Kompas.com - 23/01/2020, 12:52 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - United Nation Developement Programme (UNDP) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mendorong negara Asia Selatan dan Asia Tenggara memiliki rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ektremisme berbasis kekerasan.

Kerja sama itu diwujudkan dengan mengumpulkan 100 pakar antiteror dan pejabat keamanan terkemuka di Asia Selatan dan Asia Tenggara untuk membahas cara mencegah peningkatan ancaman kekerasan ektrimisme di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

"Acara ini diselenggarakan dalam rangka untuk mendorong agar negara-negara memiliki rencana aksi nasional dalam rangka mencegah dan penanggulangan ektrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," kata Deputi Kerjasana Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto.

Baca juga: PPATK Telusuri Pendanaan Terorisme secara Digital

Andhika menyampaikan, rencana aksi nasional adalah kegiatan yang diserukan secara global milik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Bentuk aksinya semacam sosialisasi nasional terkait penganggulangan dan pencegahan ektrimisme berbasis kekerasan.

Indonesia, kata Andhika, menjadi pemimpin bagi Asia Tenggara dan Asia Selatan untuk mengajak seluruh negara di kawasan tersebut memiliki rencana aksi nasional.

"Nah untuk itu Indonesia menjadi lead di kawasan Asia selatan dan juga kawasan Asia Tenggara untuk mendorong agar terbentuk rencana aksi nasional," ujar dia. 

Maka dari itu, Andhika berharap usai acara ini banyak negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan memiliki rencana aksi nasional.

Selain itu, berhasil memunculkan optimisme untuk mencegah ektrimisme berbasis kekerasan.

"Jadi berasal dari PBB dan diharapkan masing-masing negara memiliki rencana aksi nasional dalam penanggulangan ektrimisme berbasis kekerasan," ucap Andhika.

Di tempat yang sama, Resident Representative UNDP Indonesia Christopher Bahuet menilai, berbagi pengalaman sangat penting untuk memastikan respons yang efektif terhadap ekstrimisme kekerasan.

Baca juga: Berantas Radikalisme, Kepala BNPT Usul Aktifkan Kembali Upacara Bendera

Sebab, kata dia, beberapa tahun terakhir ada peningkatan jumlah insiden yang disebabkan kekerasan ekstrimisme.

"Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan telah mengalami peningkatan jumlah insiden yang disebabkan kekerasan ektrimisme," ucap Christopher.

"Pertukaran regional ini berfungsi sebagai platform bagi Indonesia dan negara-negara yang berpartisipasi untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan dan langkah terbaik yang dapat diintegrasikan ke dalam recana aksi nasional," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com