Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Intoleransi dan Ekstremisme Dinilai Jadi Sumber Kekerasan di RI

Kompas.com - 23/11/2018, 17:07 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme dinilai sebagai penyebab dari lahirnya peristiwa kekerasan di Indonesia.

Maka dari itu, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar sidang HAM IV dengan tema "Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme dengan kekerasan".

"Ketiga hal tersebut penting untuk mendapatkan perhatian mendalam dan serius, harus diselesaikan dan dicegah agar tidak berulang kembali," kata komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat jumpa pers di gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Sidang HAM IV digelar Kamis (22/11/2018). Forum tersebut mencoba mencari solusi persoalan HAM yang terjadi di masyarakat, di antaranya kebijakan pembangunan rumah ibadah, tindak pidana terorisme, sekolah bagi anak-anak pelaku terorisme, diskriminasi, dan kebencian di media sosial.

Menurut Beka, persoalan intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan perlahan mengancam HAM.

"Hilangnya rasa keadilan dan nilai kemanusiaan menjadi penyebab, termasuk semakin suburnya tindakan intoleransi dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama," paparnya.

Baca juga: RUU Kekerasan Seksual, Ini PR Besar DPR yang Harus Tuntas!

Di sisi lain, seperti diungkapkan Beka, ada faktor-faktor kunci yang bisa melahirkan kekerasan, di antaranya intoleransi politik, kurangnya kesadaran akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. 

Lalu, rasa teralienasi dan kenginan diakui, serta minimnya pemahaman keagamaan yang damai dan toleran.

Sementara itu, komsioner Komnas Perempuan Magdalena Sitorus menyatakan, perempuan juga rentan menjadi korban kekerasan. Tak hanya korban, tetapi juga dijadikan pelaku dalam pusaran intoleransi dan ekstremisme.

Adapun Ketua KPAI Susanto menambahkan, anak-anak pun rentan terpapar dari infiltrasi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme.

"Bukan hanya sebagai korban, namun sering dilibatkan sebagai pelaku," ucap Susanto.

Kompas TV Pernyataan Choirul ini sekaligus meminta TNI menahan pengerahan Koopsusgab untuk membantu polri menangani terorisme.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com