BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

Kompas.com - 23/01/2020, 12:52 WIB
Deputi Kerjasama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto Saat Memberi Paparan Soal Terorisme di Acara Regional Workshop on The Establishment of National Action Plan on Preventing and Countering Violent Extremism di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (23/1/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIDeputi Kerjasama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto Saat Memberi Paparan Soal Terorisme di Acara Regional Workshop on The Establishment of National Action Plan on Preventing and Countering Violent Extremism di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (23/1/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - United Nation Developement Programme ( UNDP) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) untuk mendorong negara Asia Selatan dan Asia Tenggara memiliki rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ektremisme berbasis kekerasan.

Kerja sama itu diwujudkan dengan mengumpulkan 100 pakar antiteror dan pejabat keamanan terkemuka di Asia Selatan dan Asia Tenggara untuk membahas cara mencegah peningkatan ancaman kekerasan ektrimisme di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

"Acara ini diselenggarakan dalam rangka untuk mendorong agar negara-negara memiliki rencana aksi nasional dalam rangka mencegah dan penanggulangan ektrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," kata Deputi Kerjasana Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto.

Baca juga: PPATK Telusuri Pendanaan Terorisme secara Digital


Andhika menyampaikan, rencana aksi nasional adalah kegiatan yang diserukan secara global milik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Bentuk aksinya semacam sosialisasi nasional terkait penganggulangan dan pencegahan ektrimisme berbasis kekerasan.

Indonesia, kata Andhika, menjadi pemimpin bagi Asia Tenggara dan Asia Selatan untuk mengajak seluruh negara di kawasan tersebut memiliki rencana aksi nasional.

"Nah untuk itu Indonesia menjadi lead di kawasan Asia selatan dan juga kawasan Asia Tenggara untuk mendorong agar terbentuk rencana aksi nasional," ujar dia. 

Maka dari itu, Andhika berharap usai acara ini banyak negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan memiliki rencana aksi nasional.

Selain itu, berhasil memunculkan optimisme untuk mencegah ektrimisme berbasis kekerasan.

"Jadi berasal dari PBB dan diharapkan masing-masing negara memiliki rencana aksi nasional dalam penanggulangan ektrimisme berbasis kekerasan," ucap Andhika.

Di tempat yang sama, Resident Representative UNDP Indonesia Christopher Bahuet menilai, berbagi pengalaman sangat penting untuk memastikan respons yang efektif terhadap ekstrimisme kekerasan.

Baca juga: Berantas Radikalisme, Kepala BNPT Usul Aktifkan Kembali Upacara Bendera

Sebab, kata dia, beberapa tahun terakhir ada peningkatan jumlah insiden yang disebabkan kekerasan ekstrimisme.

"Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan telah mengalami peningkatan jumlah insiden yang disebabkan kekerasan ektrimisme," ucap Christopher.

"Pertukaran regional ini berfungsi sebagai platform bagi Indonesia dan negara-negara yang berpartisipasi untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan dan langkah terbaik yang dapat diintegrasikan ke dalam recana aksi nasional," kata dia. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Nasional
Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

Nasional
Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X